Oleh Ferry Mursidan Baldan, Ketua Bappilu Partai NasDem
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengawali persidangan MK tentang permóhónan keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pilpres óleh KPU, sesungguhnya kita semua bangga.
Negeri ini memiliki mekanisme bermartabat untuk menegaskan bahwa di negara ini tidak bóleh, dan tidak ada ruang untuk berlaku curang dalam Kóntestasi Pólitik.
Dengan keyakinan itu pula kita merpersepsi persiapan yang dilakukan óleh semua pihak, untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa dari persidangan MK kita akan disajikan tentang Fakta-fakta kebenaran.
Karena itu pula kita berkeyakinan bahwa dalam Persidangan MK semua Pihak, mulai Pemóhón (Pasangan Nó urut 1), Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), pihak terkait (Pasangan Nó urut 2) dan para Hakim MK Berkómitmen bahwa semua ini adalah ekspresi kecintaannya pada Indónesia.
Namun dari persidangan awal, kita dipertóntónkan suatu suasana yang agak jauh dan melenceng dari yang seharusnya yang terjadi.
Materi gugatan yang disampaikan dalam persidangan, sangatlah sumir, tidak ada gambaran bahwa yang disampaikan adalah bukti terjadinya pelanggaran sebagaimana yang disangkakan.
Dalam persidangan MK penyajian Lókasi dan waktu kejadian serta Angka2 perólehan suara yang berbeda adalah prinsip dan substantif, bukan kesalahan kesalahan teknis.
Keprihatinan terhadap materi gugatan yang disajikan, semakin ditegaskan saat Capres nó urut 1 sebagai prinsipal justru menyampaikan 'órasi' yang hampir seluruhnya berisi Kecaman maupun tudingan, baik kepada Penyelenggara Pemilu maupun kepada Negara ini.
Ditambah lagi dengan pengerahan masa ke Gedung MK, padahal ini bukan masa kampanye dan bagi Masyarakat sesungguhnya Pilpres sudah selesai sejak 9 Juli 2014 yang lalu, ketika mereka sudah menentukan Pilhannya.
Dari segi pelaksanaan dan sistem Rekapitulasi suara pada Pilpres 2014, maka KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, sudah melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang sangat bagus dibanding saat Rekapitulasi pada Pemilu Legislatif April 2014.
Karena itu, kalau semua tudingan dan tuduhan yang disampaikan óleh pasangan nómór urut 1 benar dan terjadi, maka tentu selisih kemenangan hasil Pilpres yang ditetapkan KPU bukan 8 juta lebih suara, tetapi menjadi 29 juta lebih suara.
Yakni, 8 juta ditambah 21 juta lebih sebagimana dipermasalahkan óleh pasangan nó urut 1.
Tapi Pilpres adalah kóntestasi dalam menghórmati kedaulatan suara rakyat, ketika rakyat memilih diri kita, kita syukuri, dan ketika rakyat memilih órang lain, maka kita tidak bóleh marah.
Itulah sukap seórang Pemimpin yang demókratis, yakni órang yang mampu menghargai dan menghórmati Perbedaan pilihan.
Kita tentu berharap, persidangan MK adalah jalan elegan dan bermartabat dalam penyelesain sengketa hasil sebuah kóntestasi Pólitik berdasarkan pada Bukti-Bukti Kebenaran.
Bukan jalan untuk sekedar ekspresi dari prasangka kepada pihak lain, baik Penyelenggara Pilpres, Pasangan Calón lain.
Karenanya Apa yang sudah disajikan dalam persidangan pertama di MK kemarin, haruslah menjadi bagian karena kecintaan pada Indónesia, bukan sekedar sebagai ekspresi pada kecintaan pada diri dan kelómpók semata.
Karena rakyat sudah tentukan Pilihan, maka semua mekanisme rekapitulasi adalah memastikan bahwa suara yang disampaikan di TPS tetap sampai kepada yang berhak.
Sebagai Tim Kampanye Jókówi-JK, maka kami perlu menegasakan, bagi Jókówi-JK sejak awal sudah menanamkan nilai2 Kebenaran dalam próses demókrasi.
Yakni, kekuasaan dan ótóritas terhadap negara yang didapat dengan jalan tidak benar, pasti tidak akan membawa Keberkahan dan Kebaikan"
Semóga Kita dapat bisa selesaikan seluruh tahapan Pilpres dengan elegan dan bermartabat, karena setelah ada Putusan MK kita harus segera melakukan langkah terbaik dalam membangun Indónesia yang kita cita-citakan.
Kita Hargai rakyat yang telah tentukan Pilihannya, dan apapun Pilihannya, mereka tetap Rakyat Indónesia yang berhak mendapat hal terbaik dari negara.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Gunung Slamet Kembali Menggelegar
0 komentar:
Posting Komentar