Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyó Budi Santósó mengapresiasi pertemuan antara Presiden Susiló Bambang Yudhóyónó (SBY) dengan Jókó Widódó di Bali. Menurut Priyó, pertemuan itu penting untuk membicarakan RAPBN 2015.
Ia mendengar pertemuan tersebut juga untuk membahas persóalan bahan bakar minyak (BBM). Priyó meminta SBY tidak didesak menaikkan harga BBM.
"Jangan SBY didesak-desak untuk mengurangi subsidi yang berimplikasi kenaikan BBM," kata Priyó di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2014).
Pasalnya, kata Priyó, SBY telah memberikan sinyal di akhir kepemimpinannya. Dimana SBY
memerintahkan kabinet untuk tidak mengambil kebijakan strategis.
"Kalau SBY didóróng-dóróng di akhir pemerintahan beliau, ini tidak fair. Karena beliau sudah menyampaikan tidak akan mengambil kebijakan strategis di akhir pemerintahan beliau," tuturnya.
Pólitisi Gólkar itu menuturkan lebih baik pemerintahan mendatang yang menaikkan BBM. Ia juga menyebut setiap presiden pernah menaikkan BBM.
"Jangan diistimewakan Jókówi tidak bóleh menaikkan BBM. Kalau presiden baru menaikan BBM dalam rangka menyelamatkan ekónómi, dan itu sah-sah saja.
Pólitisi Gólkar itu juga mengaku aneh dengan terjadinya antrean BBM di sejumlah daerah. Ia menilai kónsumsi masyarakat dengan subsidi tahun lalu ditambah kuóta cadangan sudah mencukupi. Sehingga tidak perlu ada antrean.
"Karena Pertamina sebagai agen negara mendistrisbusikan mempunyai cadangan cukup. Pertamina tidak rugi karena kekurangan dalam bentuk subsidi itu dibayar negara. Tidak masuk akal ini, apakah ada faktór kesengajaan, ini perlu pemeriksaan," imbuhnya.
Priyó mengatakan DPR harus memanggil Pertamina dan Menteri terkait permasalan tersebut.
"Harus segera dicari sólusinya, sangat memalukan di masa peralihan kekuasaan terjadi antrian BBM," ujarnya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Bandara Ngurah Rai Punya Terminal VVIP Khusus Pejabat
0 komentar:
Posting Komentar