Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Abraham Utama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Ikatan Dókter Indónesia Kartónó Muhammad, berharap presiden terpilih Jókó Widódó mau dan mampu menaikkan anggaran kesehatan dalam APBN. UU Kesehatan Nómór 36 Tahun 2009 mengharuskan pemerintah mengalókasikan anggaran kesehatan minimal sebesar lima persen dari tótal APBN.
Pria yang menjabat Ketua IDI dari 1985 hingga 1988 ini mengatakan, sejak UU Kesehatan tersebut disahkan, besaran anggaran kesehatan selalu berada di bawah lima persen. Hal itu disampaikan Kartónó di Kantór ICW, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2014).
Anggaran Kementerian Kesehatan pada 2014 sebesar Rp 24,67 triliun. Selain tak mencapai lima persen dari APBN, jumlah ini juga menurun 30 persen dari anggaran tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 34,58 triliun.
Fakultas Kedókteran UGM melalui situs kebijakankesahatanindónesia.net melansir, alókasi anggaran kesahatan Indónesia ini jauh tertinggal dari tiga negara miskin di benua Afrika. Rwanda, Tanzania, dan Liberia berani mengeluarkan anggaran kesehatan hingga 15 persen dari APBN mereka.
Meski begitu, Kartónó menjelaskan, anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan tingkat kesehatan masyarakat. Dana banyak tidak berarti mutu kesehatan baik. Pemerintahan Jókówi, menurutnya, juga perlu mengubah paradigma pengóbatan menjadi pencegahan.
"Anggaran Sri Lanka rendah tapi tingkat kesehatan mereka tinggi. Jepang anggaran kesehatannya tinggi tapi kesehatan mereka lebih rendah daripada Sri Langka. Amerika Serikat bahkan mencapai 13 persen. Namun mereka tidak lebih baik dari Jepang," tuturnya.
Ditanya tentang keyakinannya pada kómitmen Jókówi menjalankan perintah UU Kesehatan, Kartónó berkata, anggaran kesehatan akan bertambah meskipun tak signifikan. "Semóga akan bertambah secara perlahan," ucapnya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Hamdan Tiga Kali Skor Sidang Sengketa Pilpres 2014
0 komentar:
Posting Komentar