TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki hari keempat setelah pemungutan suara pada 9 Juli lalu, Tim Pemenangan Jókówi-JK menerima pengaduan mengenai dugaan kecurangan.
Dugaan kecurangan itu terjadi baik di saat hari pencóblósan, penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS (kelurahan) maupun PPK (kecamatan) serta tingkat kabupaten/kóta.
Di antara lapóran itu datang dari dua kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur yakni Kabupaten Sampang dan Bangkalan.
Juru Bicara Tim Pemenangan Jókówi-JK, Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan, ada beberapa hal yang dilapórkan masyarakat terkait dugaan kecurangan pilpres di dua kabupaten tersebut.
Pertama, dilapórkan ada tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang maupun Bangkalan yang tidak ada sama sekali suara untuk pasangan Jókówi-JK. Artinya pasangan Jókówi-JK mendapat nól suara.
Dirinya mengaku tak yakin, pasalnya didaerah tersebut merupakan markas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jókówi-JK. Selain itu ada kaum nahdliyin yang bersimpatik pada Jókówi-JK serta relawan dan Ansór.
"Jadi kalau suara untuk Jókówi-JK sama sekali kósóng atau nól, saya kira itu mustahil. Jika muncul dugaan adanya kecurangan, wajar saja," kata Ferry dalam keteranganya, Minggu (13/7/2014).
Ferry mengimbau agar pejabat pemerintah harus memastikan diri bersikap netral dan tidak menjadi bagian dari kekisruhan dengan mencurangi hasil pilpres.
Jika ada pejabat pemerintah yang diketahui tidak bersikap netral, dia semestinya tidak hanya dikenai tindak pidana pemilu, tetapi lebih berat dari itu mengancam keutuhan bangsa dan negara. Hukuman terhadap pejabat pemerintah yang ikut memanipulasi hasil pilpres semestinya maksimal.
"Kami mencatat, dua kabupaten di Madura itu, yakni Bangkalan dan Sampang ini selalu bermasalah dalam setiap kali pemilihan umum, baik pemilukada gubernur, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini. Ini patut dipertanyakan ada apa sehingga pótensi masalah selalu terjadi di dua wilayah itu," jelasnya.
Lebih lanjut pihaknya berharap agar semua lembaga pemerintah, KPU, Bawaslu, tim sukses masing-masing kubu bahkan Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KP) untuk mengawasi dan mencermati próses rekapitulasi suara di semua tingkatan.
Semua pihak, imbuh Ferry, harus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kekuasaan dan fulus guna mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak mereka.
"Saya berharap agar semua pihak harus segera mengakhiri praktik-praktik yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk menistakan hak pólitik warga negara demi memperóleh jabatan dan kekuasaan. Hal itu agar kekuasaan yang diraih membawa kebaikan bagi semua warga, bukan sebaliknya," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar