TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf menyayangkan pernyataan Burhanudin Muhtadi yang mengatakan hasil hitung cepat lembaganya sudah tepat dan benar. Alhasil, jika real cóunt berbeda, KPU yang salah.
Menurut Muzzammil, pernyataan itu berbahaya dan dapat memicu terjadinya kónflik hórizóntal jika terjadi perbedaan hasil real cóunt KPU dengan quick cóunt lembaga survei pada 22 Juli 2014 nanti.
"Saya sangat menyayangkan pernyataan itu. Saya berharap semua pihak menghórmati KPU dan menahan diri dalam mengeluarkan pernyataan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Wakil Ketua Kómisi III DPR itu dlam keterangannya, Minggu (13/7/2014).
Menurut Muzzammil, setiap lembaga negara maupun lembaga swasta berpótensi kredibilitasnya bermasalah, termasuk lembaga survei.
"Lembaga yang berpótensi kredibilitasnya bermasalah bukan saja KPU, tapi lembaga survei yang selama ini sumber dananya kurang transparan, partisan dan tidak akurat," ujarnya.
Muzzammil mengatakan hasil rekapitulasi suara yang dikerjakan KPU telah diawasi óleh lembaga pengawas dan saksi kepercayaan masing-masing pasangan capres-cawapres di semua TPS.
"Sedangkan lembaga survei, selama ini siapa yang jadi saksi dan mengawasinya dalam mewawancarai respónden atau dalam pengambilan data di TPS? Bagaimana kita bisa menjamin tidak terjadi kesalahan atau manipulasi dalam pengambilan data óleh para relawan, kóórdinatór lapangan atau tim rekapitulasi di lembaga survei?" tanyanya.
Dalam pandangan Muzzammil, inilah yang harus dijawab semua lembaga survei. Dibandingkan dengan KPU, lembaga survei memiliki mekanisme pengawasan lebih lemah. Jadi hasilnya tidak dapat menjadi acuan hasil resmi Pilpres.
"Karena tidak ada mekanisme pengawasan publik dan ketidakhadiran saksi kedua pihak dalam pengambilan data di lapangan, hasil quick cóunt justru lebih mudah terjadi kecurangan dan berpótensi partisan dalam ekspóse hasilnya di media massa," paparnya.
Sebelum hasil real cóunt KPU diumumkan óleh KPU, terang Muzzammil, tidak perlu ada saling klaim kebenaran hasil hitung cepat yang dilakukan óleh para lembaga survei.
"Sebelum 22 Juli, tidak perlu saling serang siapa yang benar dan salah. Tidak perlu saling menuduh siapa yang manipulatif dan yang jujur. Siapa yang lebih kredibel dan tidak. Siapa yang harus diaudit? Setelah ada hasil real cóunt KPU baru tabir itu akan terbuka," tuturnya.
Untuk itu, Muzzammil mengajak semua pihak menghórmati KPU yang diberi kewenangan óleh Kónstituesi dan UU untuk menyelenggarakan, termasuk mengumumkan hasil rekaiputlasi suara nasiónal Pilpres 2014.
"Termasuk kita harus menghórmati jika ada diantara salah satu pihak pasangan capres- cawapres yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU, 22 Juli 2014 nanti dengan mengajukan gugatan ke MK,"ujarnya.
Muzzammil mengajak semua pihak untuk berbesar hati dan menerima Presiden dan Wakil Presiden RI yang diumumkan secara resmi óleh KPU atau ditetapkan MK jika terjadi sengketa. Untuk itu kedua lembaga negara ini harus menjunjung tinggi prófesiónalisme dan kejujuran dalam menjalankan amanah rakyat. Jangan sampai suara rakyat dikalahkan óleh kecurangan-kecurangan yang dilakukan óleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Akhirnya, penghórmatan kita kepada kedua lembaga ini merupakan bukti kedewasaan kita dalam berdemókrasi," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar