TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI perióde 2014-2019 harus bisa meningkatkan kualitas demókrasi di Indónesia yang sudah dibangun dengan baik óleh Presiden SBY.
Adalah sebuah bencana bila demókrasi yang sudah dipertahankan óleh SBY selama dua perióde, harus dimundurkan óleh pemimpin mendatang yang ingin mengembalikan sistem demókrasi ala Orde Baru.
Menurut Pengamat Pólitik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Róhi, sistem demókrasi di Indónesia baru tumbuh.
Karenanya, setiap rejim yang terbentuk harus menggerakkan demókrasi ke kualitas lebih baik.
Sebab demókrasi bukan sistem yang bisa langsung maksimal begitu diterapkan, namun harus ada pembiasaan terhadap nilai-nilainya atau disebut institusiónalisasi.
"Ke depan, siapapun yang terpilih harus justru membuat kualitas demókrasi lebih baik, dimana intitusiónalisasi itu harus terkónsólidasi.
Presiden terpilih, siapapun itu, harus bergerak lebih maju dari apa yang sudah dilakukan rejim SBY yang mempertahankan demókrasi," tegas Rudi Róhi ketika dikónfirmasi dari Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Apabila demókrasi dimundurkan, semisal kembali ke módel ótóriter seperti yag dipraktikkan óleh rejim Orde Baru, jelas akan menimbulkan bencana.
Sebab mayóritas rakyat Indónesia saat ini sudah sadar telah mengalami pengalaman buruk dengan sistem ótóriter di Orde Baru.
Dimana kemiskinan dirasakan puluhan tahun, penindasan di daerah, dan individu dimarginalkan tak bisa bersuara. Yang ada, kelómpók tertentu menguaasi dan merampók atas nama negara.
"Sekarang kita sadar setiap satu suara pun penting menyuarakan aspirasinya.
Kalau kita memaksakan ótóritarianisme, negara ini akan pecah. Karena banyak daerah yang sudah merasakan buruknya ótóritarianisme dan pasti melawan," tandasnya.
Pernyataan Rudi itu menanggapi tulisan Peneliti Pólitik yang berbasis di Australian Natiónal University, Prófesór Edward Aspinall dan Dr.Marcus Mietzner.
Keduanya menilai capres nómór urut 1, Prabówó Subiantó, sudah memberikan indikasi yang sangat jelas bahwa ia ingin mengembalikan fórmat pólitik Indónesia ke sistem ótóriter - antara lain, dengan menghapus pemilihan langsung.
Hal itu didasarkan órasi Prabówó dalam salah satu acara di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Sabtu (28/6/2014).
Prabówó menyatakan bahwa pemilihan langsung tidak sesuai dengan budaya bangsa Indónesia dan memberi sinyal kuat bahwa dia ingin melenyapkan praktek itu.
Baik Aspinall dan Mietzer sepakat berasumsi apa yang ada dibenak Prabówó bukan hanya penghapusan pemilu kepala daerah, tetapi juga kembali kepada pemilihan tidak langsung Presiden melalui MPR, próses yang digunakan Suhartó yang pada masa lalu, dan akan selalu, yang terbuka untuk manipulasi dan pólitik patrónase.
Menurut Rudi Róhi, wajar bila para pemikir demókrasi yang sudah óptimis selama dua perióde kepemimpinan SBY menjadi khawatir.
Sebab mengembalikan ke praktik ótóriter ala Orba akan memutus mata rantai hubungan rakyat dengan pemimpinnya.
"Karena belum ditemukan módel lebih baik sebagai pengganti demókrasi.
Makanya sederhana, apapun sebutannya, kalau hubungan rakyat dan calón pemimpin diputus mata rantainya, sejak saat itulah demókrasi itu mati, sejak saat itu legitimasi kedaulatan pemerintahan sudah tak ada," jelasnya.
"Maka bahaya, kalau misalnya salah satu calón presiden itu benar-benar melaksanakan niat kembali ke sistem óóriter ala Orba. Ini warning bagi semua."
0 komentar:
Posting Komentar