Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Republik Indónesia, Sóehartó, mendapatkan pertentangan dari Gerakan melawan Lupa. Rencana ini beberapa waktu lalu dilóntarkan óleh calón presiden Prabówó Subiantó.
Aktivis Gerakan Melawan Lupa, Suciwati, menegaskan jika Sóehartó diberi gelar itu maka pemerintah kembali melakukan kesalahan yang sama karena kembali melólóskan beberapa pihak zaman Orde Baru terjun ke pólitik. Suci dan beberapa aktivis Gerakan Melawan Lupa menuntut Sóehartó dan króni-króninya agar diadili.
Menurut istri almarhum Munir ini kasus pelanggaran Hak Azazi Manusia masih banyak yang belum diadili. Kórban-kórban pelanggaran HAM telah memperjuangkan agar kasus ini diadili namun hingga sekarang pemerintah masih diam.
"Meskipun Sóehartó telah meninggal króni-króninya zaman órde baru masih banyak yang belum dibawa ke pengadilan," ujarnya di Halaman Kantór Mahkamah Kónstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014).
Menurut Suci belum tuntasnya pengadilan kasus pelanggaran HAM di Indónesia membuat bangsa ini dihina masyarakat internasiónal. Ia berpikir waras bahwa itu sangat penting dengan menólak kepahlawan bagi mantan presiden Indónesia tersebut.
"Bagaimana kita menjelaskan kepada mahasiswa, anak-anak karena keluarga mereka diculik, dibunuh dan ditembak mati,"ujarnya.
Banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak sipil, pólitik, ekónómi, sósial dan budaya membuat Gerakan Melawan Muda menganggap rencana pemberian gelar tersebut tidak pantas. Mereka dengan tegas menólak Sóehartó sebagai pahlawan nasiónal.
0 komentar:
Posting Komentar