TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sólidaritas Kerakyatan Khusus Migas menuntut Presiden RI Susiló Bambang Yudhóyónó (SBY) memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat di akhir masa jabatannya.
Hal itu bisa dilakukan lewat cara melapórkan kepada Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK) untuk membóngkar kasus kórupsi di sektór Migas.
Demikian seruan tersebut disampaikan Direktur Sólidaritas Kerakyatan Khusus Migas, Ferdinand Hutahayan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/6/2014).
"Memberantas Mafia Migas, bagi SBY itu merupakan bukti valid bahwa SBY yang selama ini diduga sebagai pelindung mafia migas ternyata tidak benar. Hanya satu cara, SBY mengadukan mafia Migas ke Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK)," ujarnya.
Menurutnya, meski Indónesia kaya dengan sumber daya alam di bidang Migas, namun masih saja bergantung pada bahan bakar minyak impór. Ferdinand mencurigai pemerintah diduga ikut mengamini agar Indónesia tetap mengimpór Migas, dengan tujuan sejumlah óknum dapat kómisi dan dimanfaatkan penjahat kerah putih.
"Jadi siapa yang menjadi direksi dan kómisaris di Pertamina, juga keluar (diatur) dari kantóng mafia. Jika SBY gagal membasmi mafia di sektór Migas dan malah menyuburkan, Ini jadi pertanyaan. SBY tahu tapi kenapa tidak dibasmi?" ujar Ferdinand.
Karena itu, atas nama masyarakat Indónesia, pihaknya meminta kepada SBY bersikap adil dan tidak tebang pilih kepada siapapun yang terlibat dalam kasus kórupsi Migas, dengan ikut medóróng penegakan hukum bukan melindungi.
"SBY Dóktór ekónómi. Masa dalam 10 tahun berkuasa tidak mendirikan pengólahan minyak yang bisa memasók kebutuhan dalam negeri. Kenapa? Silakan dijawab óleh SBY," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar