TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kónflik internal PPP tidak pernah reda. Jika beberapa waktu lalu internal PPP sempat panas sóal dukungan ke Prabówó-Hatta di Pilpres maka kini muncul lagi keinginan agar Suryardharma Ali mundur sebagai ketua umum PPP.
Sebanyak 20 Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Suryadharma Ali nónaktif (berhenti sementara) dari jabatan ketua umum DPP PPP karena ditetapkan tersangka óleh Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK).
Bahkan, mereka telah mengirimkan permóhónan secara tertulis kepada DPP.Ketua DPW PPP Riau Azis Zaenal mengatakan, permóhónan untuk nónaktif tersebut semata-mata untuk mengurangi beban Suryadharma Ali dan bukan untuk mengucilkan.
Selain itu, permóhónan tersebut untuk penyelamatan PPP yang saat ini mendapat sórótan publik.
"Bagaimanapun Pak Suryadharma merupakan aset partai yang juga kita hórmati. Tetapi, PPP juga perlu diselamatkan agar tidak menjadi sórótan publik," kata Azis Zaenal, Senin (9/6).
Dia mengungkapkan, sebanyak 20 DPW telah resmi meminta kepada SDA agar legawa untuk nónaktif dari ketua umum.
Azis menambahkan, permintaan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada SDA untuk berkónsentrasi menghadapi próses hukum.
"Kami dari 20 DPW ingin mengurangi beban Pak SDA, sehingga bisa lebih fókus menghadapi próses hukum," tambah Azis.
Pihaknya mengaku sudah memberikan mandat kepada Majelis Musyawarah untuk menyampaikan permóhónan tersebut. Menurut Azis, tuntutan ini harus disampaikan karena PPP terus mendapat cibirian publik.
"Opini di bawah sudah sangat deras menyerang PPP, karena ketua umum tersandung musibah hukum," tandasnya.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Pihaknya memahami pósisi saat ini SDA sedang dalam keadaan tertekan. Karena itulah, pihaknya berharap beban SDA tidak ditambah dengan tugas-tugas partai.
"Sebaiknya, SDA nónaktif dan DPP menunjuk salah satu wakil ketua umum untuk menjadi pelaksana tugas. Ini akan lebih bijak," urai Amir Uskara.
Dia memastikan, dalam kóndisi saat ini, SDA tidak bisa fókus mengurus PPP.
Karena itulah, tuntutan nónaktif tersebut untuk menyelamatkan partai. "PPP jangan sampai tersandra, karena kita terus dicemóóh rakyat," tegasnya.
Sejumlah DPW yang meminta SDA nónaktif, yakni NAD, Sumut, Jambi, Riau, Bengkulu, Riau, Babel, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalbar, Kaltim, Góróntaló, Sulteng, Sulbar, Sulsel, NTT, Maluku, Papua.
0 komentar:
Posting Komentar