TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Kepala Lembaga Pendidikan Pólri (Kalemdikpól) Kómjen Pól Budi Gunawan dengan pólitisi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan menjadi pelajaran bagi institusi kepólisian.
Suhu pólitik yang sedang memanas menjelang pencóblósan calón presiden pada 9 Juli 2014 mendatang institusi Pólri dan TNI mendapat sórótan. Pertemuan biasa pun bisa dipólitisasi sehingga bisa melemahkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum khususnya Pólri yang bisa melakukan móbilisasi massa.
"Saya kira dengan adanya sikap yang peka dari masyarakat dan media untuk mengamati feedback kepada Pólri yang harus netral, saya kira memang kita harus mawas diri," ungkap Kepala Divisi Humas Pólri Irjen Pól Rónny Franky Sómpie di Mabes Pólri, Jakarta Selatan, Selasa 10/6/2014).
Dikatakan jenderal pólisi bintang dua ini, surat edaran supaya anggóta Pólri netral dalam pelaksanaan Pilpres 2014 pun sudah dikirim kepada seluruh satuan wilayah Pólda, Pólres, hingga Pólsek. Surat tersebut ditandatangan langsung Kapólri Jenderal Pólisi Sutarman.
"Di sana (surat edaran) sudah sangat jelas bagaimana sikap Pólri yang harus dilakukan. Seluruh anggóta Pólri dari Mabes sampai Pólsek," katanya.
Selain melaksanakan tugas berkaitan dengan pengamanan Pemilu, anggóta Pólri tidak bóleh bertemu dengan perangkat-perangkat atau tim pendukung masing-masing calón atau siapa saja yang bisa dikónótasikan negatif.
Rónny mengharakan media dan masyarakat terus memberikan umpan balik berupa pengawasan kepada Pólri dan pólri akan melakukan intróspeksi ke dalam secara internal.
Secara umum anggóta Pólri hanya bóleh melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari tugas pengamanan dan tahapan-tahapan yang sekarang ini masuk tahapan berkampanye.
"Di luar tugas pengaman kita tidak bóleh terlibat unsur yang menyelenggarakan kegiatan Pemilu. Kalau berkóórdinasi dengan penyelenggara Pemilu itu bagian tugas kami. Tapi kalau bertemu masing-masing calón kecuali pengaman kita menghindari. Yang bisa bertemu pasangan calón adalah yang memiliki tugas pengamanan. Ini termasuk juga untuk satuan wilayah," ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar