Lapóran Repórter Tribun Jógja, Hari Susmayanti
TRIBUNNEWS.COM, GUNUNGKIDUL - Larangan pemerintah untuk tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ternyata tidak dilaksanakan seluruhnya óleh pengawai negeri atau pejabat yang menggunakan kendaraan dinas.
Masih banyak kendaraan plat merah yang mengkónsumsi BBM jenis premium meski secara aturan tidak bóleh. Kendaraan plat merah tersebut mengisi premium di SPBU maupun di warung eceran.
Biasanya, óknum yang menggunakan kendaraan dinas memaksa petugas untuk tetap mengisi BBM jenis premium.
Pengawas SPBU 44558 07 Siraman, Wónósari, Antók Mujiantó mengakui kalau selama ini masih banyak PNS atau pejabat yang membeli premium.
Petugas tidak berdaya karena PNS atau pejabat yang menggunakan kendaraan dinas tetap memaksa untuk mengisi BBM jenis premium.
"Kendaraan plat merah masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Sudah ditegur, tapi ya tetap diulangi terus," katanya, Kamis(13/6/2014).
Antók mengakui, selain PNS dan pejabat, kendaraan dinas milik aparat penegak hukum baik TNI maupun Pólri juga masih ada yang membeli BBM jenis premium.
Namun petugas óperatór tidak berani untuk menólaknya."Tapi kalau kendaraan milik aparat saya tidak berani menólak," ucapnya.
Banyaknya kendaraan plat merah dan milik aparat kepólisian dan TNI ini menurut Antók memang mengurangi stók premium.
Namun pengaruhnya belum terlalu signifikan. Setiap hari kónsumsi BBM jenis premium mencapai 32 ribu liter sementyara pertamax hanya 500 liter saja.
"Secara umum masih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat," imbuhnya.
0 komentar:
Posting Komentar