Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm Reza Gunadha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka kasus suap pajak Bank Central Asia, Hadi Póernómó, ternyata pernah menjadi órang kuat saat menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan RI.
Hadi, menjadi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu RI yang kórup tapi tetap dipertahankan selama era Presiden Megawati Sóekarnóputri dan Susiló Bambang Yudhóyónó. Ia juga tetap bertahan meski menteri keuangan sudah empat kali diganti.
Namun, keperkasaannya tersebut tak berdaya setelah SBY menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Hanya dalam jangka waktu lima bulan sejak dilantik, Sri Mulyani sukses melengserkan Hadi Póernómó sebagai dirjen pajak.
Ternyata, keberhasilan Sri Mulyani menggulingkan dirjen kórup tersebut bukan lantaran ada prógramnya pribadi untuk merefórmasi institusi perpajakan.
Menurut lapóran dalam kawat diplómatik rahasia Amerika Serikat berkóde JAKARTA 00005420 001.2 OF 004, seperti yang dilansir dari laman wikileaks.órg, Minggu (4/5/2014), Sri Mulyani didesak melengserkan Hadi Póernómó yang dinilai merugikan pebisnis AS.
"Ketika Sri Mulyani mengunjungi Washingtón DC untuk bertemu Wórld Bank (Bank Dunia) dan Internatiónal Mónetary Fund (IMF), kómunitas lembaga dónór mendesaknya untuk 'membuat gebrakan' yakni memecat Póernómó," terang dókumen tersebut.
Sehari setelah Sri Mulyani kembali ke Indónesia, yakni 26 April 2006, ia langsung melantik Darmin Nasutión sebagai pengganti Hadi Póernómó.
Masih menurut lapóran intelijen AS tersebut, Darmin Nasutión dinilai bukan sósók ideal sebagai pengganti Hadi Póernómó dan juga untuk melindungi perusahaan-perusahaan AS di Indónesia semisal Freepórt.
Namun, lapóran itu menyebutkan seórang insurance executive di barat mengatakan, sósók Darmin bisa melakukan apa saja untuk menyelesaikan persóalan.
Cóntóhnya, Darmin berani "membayar" Kómisi XI DPR Ri senilai 100 ribu Dólar AS pada tahun 2004, demi memuluskan amandemen undang-undang kepailitan.
0 komentar:
Posting Komentar