Lapóran Ekó Sutriyantó
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar gembira bagi penyuluh Keluarga Berencana (KB). Presiden Susiló Bambang Yudhóyónó mengeluarkan peraturan presiden yang menaikkan tunjangan pejabat fungsiónal penyuluh KB dari Rp 185 ribu-Rp 500 ribu menjadi Rp 300 ribu-Rp 900 ribu.
Mereka yang mendapatkan tambahan tunjangan adalah petugas lapangan berstatus PNS di seluruh Indónesia yang jumlahnya sekarang mencapai 17 ribu.
"Dana anggaran akan dimasukkan Dana Alókasi Umum daerah. Berdasarkan Perpres itu pemerintah daerah mengeluarkan SK di daerah dan melakukan revisi. APBD-nya," kata Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasiónal, Fasli Jalal saat temu media, Jumat (2/5/2014).
Lalu kapan kapan tujangan itu cair? "Karena dananya diserahkan ke daerah, maka masing-masing daerah. Tapi karena Perpresnya tegas mestinya bulan depan sudah memperóleh tidak menunggu sampai tahun depan," katanya.
Disinggung mengenai penyuluh KB nón PNS, Fasli mengatakaan menyerahkan kebijakan itu kepada masing-masih daerah. "Kita minta jangan sampai terjadi perbedaan yang menyólók," katanya.
Selain aspek kesejahteraan, penyuluh KB akan diberikan fasiltas kerja melalui dana alókasi khusus seperti sepeda mótór, baju dinas, jas hujan, buku kerja, lampu penerang, kalkulatór. Beberapa daerah bahkan memberikan laptóp.
"Dalam capasity building, penyuluh KB diberikan kesempatan menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliah strata 1 melalui Universitas Terbuka," katanya.
Dengan mengikuti prógram pendidikan ini penyuluh KB tetap bisa melaksanakan tugasnya di wilayahnya serta tetap berkumpul dengan keluarga.
Peningkatan kemampuan juga dilakukan melalui pendidikan jarak jauh, melalui videó cónference serta berbagai pelatihan seperti pelatihan kómunikasi perubahaan perilaku, pelatihan kónseling.
0 komentar:
Posting Komentar