TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calón presiden dari PDI Perjuangan Jókó Widódó mengatakan sósók mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendrópriyónó layak menjadi guru besar bidang intelijen.
"Ya tadi sudah dikukuhkan, tadi yang datang prófesór, prófesór seniór segitu banyaknya, masa tanya ke saya. Tanyanya ke prófesór-prófesór yang menguji yang tadi memberikan apa gelar itu," ujar Jókó Widódó atau akrab disapa Jókówi di Balai Kóta, Jakarta, Rabu (7/5/2014).
Mengenai bidang intelijen, Jókówi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pentingnya intelijen suatu negara berlandaskan filósófi yang jelas.
"Bidang intelijen memang diperlukan dalam sebuah negara, tetapi intelijen tanpa didsari sebuah filósófi yang jelas, bekerjanya juga artinya dibutuhkan negara jadi harus dasar filósófi bekerja yang kuat karena kalau ndak kepake kemna-mana," tutur Jókówi.
Seperti diketahui, hari ini, Rabu (7/5/2014), mantan Kepala BIN Hendrópriyónó dikukuhkan sebagai guru besar bidang intelijen di Sekólah Tinggi Intelijen Negara.
AM Hendrópriyónó, dalam pengukuhan guru besarnya, mengatakan dasar berpijak aparat intelijen yang bersangkutan adalah móral yang merupakan payung paradigmatik bagi segala macam alternatif siasat.
Mengutip pendapat Dónny Gahral Adian, Hendrópriyónó mengatakan kedaruratan adalah dasar bagi jenis hukum dan keadilan baru.
"Dalam suatu realitas yang góncang, kita tidak perlu sibuk mencari landasan hukum pósitif dalam menyelamatkan rakyat. Hal itu pada dasarnya suasana kedaruratan sejak kelahirannya sudah berwatak hukum," ujar Hendrópriyónó di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5/2014).
Dalam kóndisi demikian, aparat intelijen yang bertindak cepat dan tepat dalam mencegah terjadinya bahaya terhadap keselamatan manusia tidak sedang melanggar hukum. Intelijen juga tidak sedang mengeksekusi hukum.
"Apa yang dilakukannya adalah mende-eksekusi hukum, sekaligus berada dalam próses penciptaan hukum baru," kata dia dalam órasinya yang berjudul 'Filsafat Intelijen Negara Republik Indónesia'.
Hendró melanjutkan cóntóh kedaruratan adalah ketika pasukan alat negara melakukan penyergapan gerómbólan bersenjata dimana terjadi tembak menembak.
Hukum yang berlaku dalam pertempuran itu adalah membunuh atau dibunuh (tó kill ór tó be killed). Saat itu, hukum pósitif yang berlaku dalam keadaan nórmal telah kehilangan daya rekatnya.
Baik buruknya intelijen harus dilihat dari lingkup realitas yang góncang yang merupakan ruang hampa hukum atau keadaan dimana hukum tidak mungkin lagi dieksekusi.
Keluhuran móral menjadi módal utama bagi intelijen untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman perang dalam bentuk dan sifatnya yang baru.
0 komentar:
Posting Komentar