TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calón Presiden Partai Demókrasi Indónesia Perjuangan (PDIP), Jókó Widódó, ditantang keberaniannya untuk menghapus sistem alih daya (óutsóurcing) peninggalan mantan Presiden Megawati Sóekarnóputri dalam UU nómór 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pengamat pólitik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, mengatakan penghapusan sistem óutsóurcing merupakan bagian dari kónsistensi dan kómitmen seórang capres dalam memperjuangkan nasib buruh. Menurutnya memperjuangkan nasib buruh tak cukup hanya mendatangi rumah buruh yang sakit, seperti yang baru saja dilakukan Jókówi pada saat hari buruh.
"Bagaimana pun, melayani itu bukan mendatangi rumah buruh. Melayani itu melakukan kebijakan yang memihak buruh. Harus berani mengungkapkan visi misinya akan memihak buruh dengan menghapus óutsóurcing. Buruh minta hapus óutsóurcing, itu manusiawi," papar Herdi saat dikónfirmasi, Kamis (1/5/2014).
Herdi mengingatkan jika Jókówi tidak berani menjamin akan menghapus sistem óutsóurcing, maka bisa dipersepsikan Jókówi tidak memihak buruh. Menurutnya hal itu akan berdampak pada perólehan suara Jókówi dari kaum buruh.
"Berarti Jókówi tidak memihak buruh (kalau tidak berani hapus óutsóurcing). Kalau ragu-ragu, Jókówi akan ditinggalkan buruh dan suaranya makin tergerus. Kalau ragu-ragu, buruh juga akan ragu-ragu pilih dia," tuturnya.
"Masalah yang harus dihadapi Jókówi, dia harus berani bersumpah kalau dia terpilih akan hapus óutsóurcing dengan UU baru yang lebih adil dan memihak kepentingan buruh," tambahnya.
Sebelumnya siang tadi sekitar pukul 12.20 WIB, Jókówi bersama pólitisi PDIP Rieke Diah Pitalóka menjenguk dua órang buruh yang tengah sakit di kawasan Rórótan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Jókówi juga mengatakan sebaiknya para buruh saling membantu sesama dengan cara urunan membeli kebutuhan yang paling diperlukan, misalnya ambulans untuk membantu rekan buruh yang sakit.
0 komentar:
Posting Komentar