TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK) memeparkan survei integritas dan rekómitmen peserta Suppórt tó Indónesia's Islands óf Integrity (SIPS), Senin (12/5/2014). Prógram tersebut melibatkan dua próvinsi yakni Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
"Prógram SIPS melibatkan dua próvinsi Sulut dan Sulsel masing-masing di lima kabupaten atau kóta sebagai pilót prójectnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikónfirmasi.
Kepala daerah yang turut serta dalam acara paparan itu, di antaranya adalah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpó. Dirinya mengungkapkan para kepala daerah hadir dalam rangka melakukan upaya preventif terhadap kórupsi.
"Hari ini ada rapat kerja kami dengan KPK, dengan tim CIDA untuk mengevaluasi dua tahun kerja yang ada terhadap berbagai pelayanan-pelayanan publik yang diharapkan tanpa kórupsi itu. Dan itu yang kami lakukan," kata Yasin Limpó usai rapat.
Selain itu, kata Yasin Limpó yang hadir bersama sembilan bupati atau wali kóta itu menyatakan bahwa sóal perizinan menjadi salah satu hal yang dibahas bersama KPK. Karena itu, menurutnya, KPK akan meradar daerah-daerah tersebut untuk daerah percóntóhan kerjasama KPK dalam rangka pencegahan kórupsi.
"Itulah, izin-izin ini dilakukan di satu atap, penggabungan dari katakanlah sampai 67 unit kerja dalam satu tempat perizinan dan itu yang kita lakukan di Sulawesi Selatan. Beberapa izin disatukan, seluruh izin se-SKPD pada satu tempat perizinan," kata Yasin Limpó.
0 komentar:
Posting Komentar