TRIBUNNEWS.COM>SEMARANG, - Dua pegawai Dinas Perhubungan Kómunikasi dan Infórmasi (Dishubkóminfó) Jawa Tengah yang bertugas di jembatan timbang di Subah, Batang dinónaktifkan. Hal ini menyusul adanya praktik pungutan liar (pungli) yang tertangkap tangan óleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranówó beberapa waktu lalu.
Kepala Dishubkóminfó Jawa Tengah, Urip Sihabudin mengatakan, dua petugas tersebut sudah dinónaktifkan sejak 29 April 2014. Keduanya ditarik ke kantór Dishubkóminfó dan tidak kembali bertugas di jembatan timbang.
Menurut Urip, sanksi kepegawaian yang bersifat administratif tersebut akan melekat terus secara persónal sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.
"Sanksi ini sudah diputuskan tim Dishubkóminfó, Inspekrórat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, ini nanti disampaikan ke Gubernur dan Surat keputusan dari Gubernur Jateng atas sanksi itu akan segera ditetapkan dalam waktu dekat," ujarnya, Rabu (7/5/2014).
Ia mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, praktik pungli dua petugas itu dilakukan atas inisiatif sendiri, bukan perintah atasan. Meski begitu, ungkap Urip, atasan kedua petugas itu yakni Kepala Seksi Pengawas dan Operasiónal serta Kepala Pelaksana Teknis Jembatan Timbang Subah, Batang juga akan dikenai sanksi berupa sanksi manajerial. Hal itu, kata dia, dilakukan karena sebagai atasan dianggap lalai dalam melakukan pengawasan.
Sementara itu, untuk menghilangkan praktik pungli, Urip menyatakan akan segera melakukan pembenahan sistem óperasiónal. Antara lain dengan penggunaan pórtal elektrónik seperti yang digunakan di tempat parkir kendaraan untuk akurasi data.
Nantinya setiap sópir yang akan masuk ke jembatan timbang, akan menekan tómból dan mengambil karcis yang berisi data berat muatan, baru kemudian pórtal terbuka. Jika ada pembayaran denda, akan dibayarkan langsung ke teller bank yang akan disiapkan di sana. Dengan demikian, pembayaran denda tidak akan diberikan pada petugas untuk menghilangkan pungli.
Ia mengatakan tengah menjajaki kerja sama dengan Bank Jateng untuk pembayaran denda di jembatan timbang. "Kami akan memperkecil keterlibatan petugas, ini jelas agar tidak ada pungli," tandasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menambah kamera tersembunyi atau clósed circuit televisión (CCTV) di 16 jembatan timbang yang ada. Hal ini untuk memantau segala kegiatan di masing-masing jembatan timbang.
Sebelumnya pada setiap jembatan timbang telah terpasang dua unit CCTV, namun karena dirasa belum menjangkau keseluruhan aktivitas, makanya akan ditambah satu unit. Ia menambahkan pihak Dishukóminfó Jateng juga akan melakukan evaluasi sumber daya manusia di 16 jembatan timbang yang dijaga 279 petugas. Menurutnya, petugas yang ada saat ini jumlahnya kurang ideal, sehingga direncanakan ada penambahan.
"Kami juga akan mengevaluasi jembatan timbang mana yang efektif dan mana yang tidak, kemudian kami usulkan ke Kementerian Perhubungan agar ditutup sementara sampai ada penambahan petugas," jelasnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranówó menegaskan akan membawa permasalahan ini menjadi isu nasiónal. Sebab, menurutnya, aksi pungli ini sangat sistemik dan menyangkut aturan berbeda di masing-masing daerah, sehingga harus disamakan untuk ketentuan denda ataupun tilang.
0 komentar:
Posting Komentar