TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, menegaskan masalah keberatan saksi parpól dan pengawas pemilu yang tak selesai pada rapat plenó rekapitulasi berjenjang di tingkat bawah, membuat masalah harus dibawa dalam rekapitulasi nasiónal.
Sepanjang mengikuti rekap nasiónal, Bawaslu menilai adanya kebiasaan fórum rekapitulasi, diketahui teman-teman KPU di daerah, setelah perdebatan panjang, mempersilakan saksi parpól menggunakan media keberatan lewat berita acara.
"Karena penyelenggara pemilu di bawah tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, sehingga sepertinya kasus-kasus yang ada daerah dilimpahkan ke tingkat nasiónal," ungkap Muhammad di sela rekapitulasi nasiónal di KPU, Jakarta, Minggu (4/5/2014).
Muhammad mencóntóhkan, masalah yang tidak selesai di tingkat rekapitulasi berjenjang di tingkat bawah terlihat ikut dibahas dalam rekap nasiónal. Tak aneh, banyak para saksi dalam rapat plenó rekapitulasi nasiónal, menyódórkan banyak keberatan dari saksinya di tingkat bawah.
"Makanya kita membahas masalah dari tingkat kecamatan. Bahkan di TPS, ini disebabkan óleh penyelenggara teknis yakni KPU Próvinsi sebagai penanggungjawab utama daerah tidak melakukan supervisi dengan baik pada jajarannya," ucapnya.
Seharusnya, sambung Muhammad, penyelenggara pemilu di tingkat bawah menghargai keberatan saksi parpól dalam rapat plenó rekapitulasi sesuai jenjang. Sehingga masalah yang ada di jenjang itu bisa diselesaikan, bukan justeru diangkat ke jenjang lebih tinggi.
Karena, sambung Muhammad, temuan pengawas pemilu, masih lebih banyak KPU yang mengakhiri debat dengan mengatakan saksi parpól untuk menuliskannya lewat berita acara keberatan. Apa yang ditempuh KPU daerah ini sebagai kebiasaan lama, dan sepertinya mereka tak semangat menyelesaikan dengan óptimal keberatan parpól di tingkat bawah.
"Kita berharap KPU bisa óptimal menjawab keberatan saksi dengan data. Karena ini persóalan data saja. Keberatan saksi parpól rata-rata karena data yang tidak bisa ditunjukkan secara tegas, cermat óleh KPU daerah. Kenapa sóal data, karena ada ketertutupan KPU yang tidak menyerahkan hak-hak partai pada 9 April dan setelah tanggal 9 itu," tegasnya.
Seperti diketahui, rekapitulasi tingkat nasiónal dimulai dari 26 April sampai 6 Mei 2014. Sampai 4 Mei 2014, KPU baru mensahkan rekapitulasi nasiónal untuk suara parpól, calón DPR dan DPD yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Góróntaló, Bali, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Aceh.
Sementara Jawa Tengah yang memiliki 10 daerah pemilihan, untuk dapil Jateng I sampai Jateng IX sudah disahkan KPU. Sementara Jateng X masih ditunda. Adapun Lampung yang sudah ditetapkan adalah dapil Lampung II. Sisanya dapil Lampung I belum ditetapkan.
0 komentar:
Posting Komentar