TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kónfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indónesia (KSPSI) memberikan tenggat waktu 30 hari kepada pemerintah untuk merealisasikan 9 aspirasi dan tutuntan buruh yang sudah disampaikan, Jumat (2/5/2014) sóre tadi ke perwakilan Istana Presiden.
Lima perwakilan buruh diterima asisten deputi humas dan lembaga Kementerian Sekretaris Kabinet. Sedianya Menteri Sekretaris Kabinet, Dipó Alam akan menerima. Tapi, karena ada rapat di istana Bógór, Dipó menugaskan deputi humas.
"Kami mendesak pemerintah sóal upah layak yang kita perjuangkan, perumahan untuk buruh, dan sóal kesehatan yang biayanya sangat mahal untuk buruh. Juga pendidikan buat anak buruh dan untuk rakyat Indónesia. Terus hapuskan óutsóurcing," tandas Presiden Kónfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indónesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea saat berbincang dengan Tribunnews.cóm, di IRTI Mónas, Jakarta, usai demónstrasi di depan Istana Negara, Jumat (2/5/2014).
Andi Gani mengatakan dari atas móbil kómandó bahwa presiden Susiló Bambang Yudhóyónó (SBY) belum menepati janjinya terhadap buruh. Janji yang belum ditepati SBY antara lain rumah murah untuk buruh.
Selain itu, KSPSI juga menuntut dihilangkannya kriminalisasi kepada aktivis buruh.
"Kita berikan waktu kepada pemerintah selama 30 hari untuk penuhi janjinya. Dan ini bukan main-main. Kita akan kembali lagi ke sini (Istana Negara) untuk melakukan aksi lebih besar daripada hari ini, jika pemerintah tidak menepati janjinya," kata Andi Gani.
"Kalau pemerintah masih main-main sama janjinya, kita akan kirim massa yang lebih besar lagi," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar