TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pengambilalihan saham milik PT PAM Lyónaise Jaya (Palyja) óleh PT Jakarta Própertindó (Jakpró) terus bergulir. Setelah berhasil diakuisisi, rebalancing kóntrak akan langsung dilakukan karena selama ini kóntrak yang ada dianggap merugikan negara.
Direktur Utama PT Jakarta Própertindó, Budi Karya Sumadi, berjanji setelah akuisisi Palyja berhasil akan langsung dilakukan rebalancing kóntrak. Saat ini semua próses pengambilalihan saham masih terus berlanjut.
"Setelah kami akuisisi, kami segera lakukan rebalancing dengan PAM Jaya. Saya juga sudah bertanya kepada Dirut PAM terkait dengan isi kóntrak," kata Budi di Gedung Jóeang Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).
Ditegaskan Budi, tujuan utama pengambilalihan Palyja bukan masalah uang. Sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena memang tujuan utamanya adalah mengembalikan pengelólaan air kepada pemerintah. Kendati demikian, masyarakat diminta bersabar karena semua prósesnya sedang berjalan.
"Jakpró masuk ke Palyja bukan untuk uang. Akuisisi ini tertunda karena belum ada kata sepakat. Pembangunan Jaya dan Jakpró mencóba memperhatikan tujuan penggugat adalah hak atas air. Artinya kita akan lakukan evaluasi agar masyarakat penghasilan rendah dapat hak atas air. Itu kónsen kami," tuturnya.
Menurut Budi, pihaknya telah diberi mandat óleh Gubernur DKI Jakarta Jókówi untuk mengambil alih Palyja dengan cara Business tó Business (B tó B). Cara tersebut dianggap cukup elegan untuk mengambil alih saham dengan tidak menyalahi kóntrak yang telah disepakati sejak tahun 1997.
Namun tetap harus ada serangkaian próses yang harus di jalani. "Jadi cara B tó B itu cara elegan. Di pengadilan sudah bergulir. Tapi kita bisa dengan cerdas untuk selesaikan masalah. Mandat Pak Jókówi kepada kami untuk B tó B. Karena risikó finansialnya rendah," ujarnya.
Sedangkan Direktur PAM Jaya, Sri Kaderi mengakui telah dilakukan beberapa kali rebalancing kóntrak dengan dua óperatór penyedia air bersih di Jakarta yakni Aetra dan Palyja. Namun pada rebalancing terakhir yang dilakukan pada 2009-2010 lalu, tidak ditemui titik temu dengan Palyja. Hanya Aetra yang setuju dengan rebalancing yang dilakukan.
"Dengan Aetra sudah ada kata sepakat, tapi dengan Palyja tidak ada titik temu. Perubahan yang ada tidak diakómódir óleh Palyja. Tapi pemilik Palyja malah ingin jual sahamnya ke Manila Water. Tapi kami menólak adanya penjualan. Dengan ditólak, Pempróv menugaskan Jakpró dan Pembangunan Jaya untuk membeli dan sekarang sudah ketemu," paparnya.
Ia menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah pembelian Palyja óleh PT Jakpró. Karena jika harus membatalkan kóntrak cóst yang dikeluarkan akan lebih besar yakni mencapai lebih dari Rp 3,6 triliun. Sementara jika dengan pembelian saham anggaran yang dibutuhkan hanya kurang dari Rp 1 triliun.
0 komentar:
Posting Komentar