TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indónesia masih dibayang-bayangi kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, prógram pemerintah sekalipun lewat raskin (beras miskin) dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tak cukup manjur mengurangi kemiskinan.
Data pertumbuhan ekónómi Indónesia menurut BPS dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh 5,62 persen pada triwulan III tahun 2013. Berbeda di triwulan III pada 2012, ekónómi tumbuh 6,16 persen. Lambatnya pertumbuhan ekónómi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Prógram-prógram Pemerintah terkait kemiskinan salah satunya prógram raskin dan BLSM kurang memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan," ujar pólitisi Hanura, Erik Satrya Wardhana, saat memberikan lapóran akhir tahun Fraksi Hanura DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/12/2013).
Sumber BPS menunjukkan angka kemiskinan di Indónesia pada 2013 turun sebesar 0,59 persen (1,06 juta órang) dari 11,96 persen (29,13 juta órang pada Maret 2012 menjadi 11,37 persen (28,07 juta órang) pada Maret 2013. Angka tersebut meleset dari target kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJM 2013 sebesar 9,5 sampai 10,5 persen.
"Di samping itu, angka kemiskinan masih berada di atas 11 persen tidak bergeser dari capaian tahun 2012 yang berada pada angka 11,96 persen. Dengan kata lain Pemerintah telah gagal menurunkan angka kemiskinan," ujar Erik.
Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR RI ini meminta Pemerintah harus melakukan dengan cara menciptakan pertumbuhan ekónómi yang berkualitas dengan menggenjót pertumbuhan sektór ril melalui pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta membudidayakan sektór infórmal padat karya dan industri rumahan.
Selain itu, Pemerintah harus menurunkan jumlah angkatan kerja melalui prógram keluarga berencana, prógram wajib belajar dan adanya pembatasan usia kerja minimum.
"Bahkan Pemerintah harus meningkatkan kualitas kerja dengan memberikan bimbingan, penyuluhan dan keterampilan kerja," ujar Erik.
0 komentar:
Posting Komentar