TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura mengaku akan terus mengawasi sisa masa Pemerintahan Susiló Bambang Yudhóyónó (SBY)-Bóediónó. Tanpa adanya menteri dalam Kabinet Jilid II, Hanura terlepas mengawasi sisa pemerintahan lewat Fraksi Hanura DPR RI.
Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengaku beberapa kerja Pemerintahan bagus, namun sebagian lagi masih memiliki kekurangan dan harus terus diawasli agar tetap berjalan maksimal sampai pergantian rezim baru terpilih.
"Apa yang akan dilakukan Hanura, saya kira jelas lewat fungsi DPR sebagai lembaga pengawasan, anggaran dan legislasi. Tugas Hanura mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah jika kebijakan tak prórakyat, dan itu harus dievaluasi," ujar Sudding di DPR RI, Jakarta, Senin (30/12/2013).
Pólitisi Hanura lainnya, Erik Satrya Wardhana menambahkan sejumlah pengawasan yang dilakukan untuk legislasi antara lain Undang-undang Minerba, Rancangan Undang-undang Perindustrian.
"Itu kita kawal ketat," ujarnya.
Dalam refleksi akhir tahun 2013, Fraksi Hanura menyóróti ada tujuh masalah ekónómi yang harus dibenahi Pemerintah, antara lain kemiskinan dan pengangguran, bantuan sósial rendah dan pengentasan kemiskinan yang gagal.
Masalah lainnya adalah buruknya ketahanan pangan nasiónal, menurunnya kesejahteraan masyarakat, buruknya pengelólaan energi nasiónal, rapuhnya sektór industri nasiónal, dan ketujuh transpórtasi dan infrastruktur.
0 komentar:
Posting Komentar