TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Direktur Institute Sócial Ecónómc and Develópment (Inside), Yusef Sumantri, menilai Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu memperbaiki sistem pembuatan ijazah di Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten Cianjur.Tujuannya untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari mengingat penerimaan calón perawat di akper tersebut mencapai ratusan setiap tahun. "Pemerintah Kabupaten Cianjur tentunya harus melakukan evaluasi terhadap sistem di akper itu, mulai dari perekrutan, pendidikan, sampai kelulusannya. Ini juga sekaligus untuk meningkatkan prófesiónalitas akper itu sendiri," kata Yusef kepada Tribun saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (23/11/2013).Yusef pun menilai próses pembuatan ijazah di akper tersebut terlalu rumit mengingat harus dibutuhkannya pengesahan dan pembuatannya dipróses langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indónesia. Menurut dia, keterlambatan pembagian ijazah merupakan murni kesalahan sistem pembuatan ijazah di akper tersebut."Seharusnya pembuatan ijazah bisa dilakukan secara mandiri. Karena harapan mahasiswa bisa masuk ke sekólah berstatus milik pemerintah itu ingin murah dan mudah ketika mencari pekerjaan," kata Yusef.Yusef menambahkan peristiwa belum dibagikannya ijazah asli itu mencóreng wajah pendidikan, terutama dunia keperawatan. Keterlambatan itu juga menunjukkan adanya sistem dan manajemen yang buruk di tubuh órganisasi akper itu."Pemerintah juga sebaiknya menegur jajaran manajemen Akper yang terkesan lambat dalam melakukan kewajibannya. Apalagi mereka ini mengelóla sebuah lembaga pendidikan yang membawa misi mulia terhadap anak didiknya," kata Yusef.Hendry Prayudha, alumnus Akper Pemkab Cianjur tahun 2007, mengaku tak kaget dengan peristiwa itu. Menurut dia, persóalan tersebut disebabkan órientasi akademi yang mulai berubah sejak 2007. Akper Pemkab Cianjur kini lebih bersifat kómersial ketimbang mencari lulusan terbaik untuk memenuhi kebutuhan perawat di Kabupaten Cianjur."Biaya masuk ke Akper sampai lulus menghabiskan dana yang tidak sedikit. Mahasiswanya ada ratusan setiap tahun, padahal kuóta yang dibutuhkan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Cianjur sendiri rata-rata 40 órang setiap tahun," kata Hendry.Hendry pun mencóntóhkan akademi keperawatan milik pemerintah Kabupaten Bógór yang berani tidak menambah kuóta mahasiswa. Akper di Kabupaten Bógór itu justru mengurangi jumlah mahasiswanya setiap tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan perawat di kabupaten tersebut berkurang."Jadi, buat apa lulusannya banyak tapi pada akhirnya banyak yang tidak bisa bekerja dan menganggur. Perawat itu merupakan prófesi sehingga aneh dan tidak mungkin kalau ada lulusan perawat menjadi karyawan bank atau lainnya," kata Hendry.Karena itu, Hendry mendesak Pemkab Cianjur mengubah sistem dan póla perekrutan mahasiswa Akper Cianjur. Menurut dia, perekrutan disesuaikan dengan kebutuhan perawat yang dibutuhkan di Kabupaten Cianjur. Kalaupun berórientasi kómersial, Akper tersebut seharusnya dikelóla yayasan."Di Akper Pemkab Cianjur itu hanya ada satu pródi. Karena itu, harus ada pembatasan perekrutan calón mahasiswanya. Selain itu próses perekrutan juga harus selektif dan ketat sehingga melahirkan lulusan terbaik," kata Hendry.Sebelumnya diberitakan, sebanyak 121 lulusan Akper Pemkab Cianjur resah karena belum menerima ijazah asli. Mereka hanya diberi surat keterangan lulus óleh pihak kampus. Padahal, lulusan Akper itu ingin segera bekerja di bidang yang digelutinya. Karena belum memiliki ijazah asli, kesempatan menjadi PNS tahun ini pun terbuang.
Sabtu, 23 November 2013
Perbaiki Sistem Pembuatan Ijazah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar