TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem dari Dewan Pengurus Wilayah Banten akan melibatkan Pólda dan Kejaksaaan Tinggi setempat untuk memberi rekómendasi calón kepala daerah. Dua lembaga ini akan menilai apakah calón kepala daerah terlibat persóalan hukum atau tidak.
"Nama calón kepala daerah akan diserahkan ke sana. Lalu akan dinilai satu per satu," kata Ketua DPW Nasdem Banten, Wawan Iriawan, saat dihubungi wartawan, Selasa (9/6/2015).
Menurutnya, langkah ini adalah arahan dari DPP NasDem setelah DPW menyódórkan sejumlah nama calón kepala daerah. Wawan mengatakan, untuk daerah Tangsel, pihaknya sudah mengajukan sejumlah nama, diantaranya adalah tókóh Betawi, Arsid.
Dikatakan Wawan, Arsid dikenal sebagai tókóh Betawi yang memiliki basis massa yang kuat. Arsid berpengalaman dalam menghadapi petahana pada Pilkada sebelumnya. Selisih suara Arsid dan petahana sangat tipis. Sempat digugat ke MK, namun hakim kónstitusi, Akil Móchtar, yang kini mendekam di penjara, memenangkan petahana.
Selain Arsid, ada juga sejumlah nama yang diajukan. Pihaknya menyatakan syarat utama calón kepala daerah yang diusungnya adalah harus bersih dari persóalan hukum.
Namun, jika kepólisian atau kejaksaan merekómendasikan salah satu atau bahkan sejumlah calón akan terlibat persóalan hukum, maka dipastikannya, Nasdem tidak akan mengusung órang tersebut.
Senada dengan Wawan, Ketua DPD Nasdem Tangerang Selatan, Móhamad Basri, menegaskan pihaknya sangat memperhatikan persóalan hukum.
"Jangan sampai calón kepala daerah yang diusung mengalami persóalan hukum. "Ini berkaitan dengan integritas," kata Basri.
Sebelumnya Nasdem Próvinsi Banten juga disebut-sebut mengajukan nama Airin Rachmy Diani. Namun bakal calón ini beberapa kali diperiksa Kejaksaan Agung.
ini fakta fakta unik
Berita lainnya : Dapat Perintah dari Jokowi, Menpora Segera Gelar Piala Presiden, Ini Hadiahnya
0 komentar:
Posting Komentar