JAKARTA - Pemerintah santai menghadapi usulan penggunaan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly yang resmi bergulir di parlemen.
Rencananya, pekan depan DPR akan membahasnya dalam rapat pimpinan sebelum meneruskannya ke rapat paripurna. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hak angket yang diinisiasi Partai Golkar dan diikuti sebagian besar partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai hal yang wajar karena merupakan hak anggota dewan. Namun, disahkan atau tidak bergantung pada proses yang berlangsung di DPR. "Nanti lah kita lihat perkembangannya," ujar JK saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/3). JK mengaku siap menerima hak angket yang diajukan ke salah satu menteri Kabinet Kerja itu. Secara tidak langsung, hak angket itu juga ditujukan kepada pemerintah. "Tentu menterinya siap saja. Pemerintah siap saja," kata JK. (Desyinta/fal)
0 komentar:
Posting Komentar