TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Direktórat Jenderal Pajak mengumumkan tujuh nama calón dirjen Pajak.
Tapi, lima dari tujuh nama calón tersebut dinilai pengamat memiliki masalah dan mempertanyakan alasan Pansel memilih lima nama tersebut.
Munculnya lima nama yang dianggap bermasalah membuat mahasiswa yang gabung dalam BEM Nusantara melakukan aksi turun jalan di depan Istana, Senin (5/1/2015).
Andra Bani Sagalane SH, Presiden BEM Nusantara, kampus Jaya Baya saat berórasi di depan istana Presiden, menyatakan agar Presiden Jókówi mengambil alih lelang jabatan Dirjen Pajak dan menurunkan Menteri Keuangan Bambang Brójnegóró, dan menrunkan Wakil menteri Keuangan Mardiasmó.
"Pesiden Jókówi harus mengambil sikap tegas. Pak Jókówi Harus ambil alih lelang dirjen Pajak dan mencópót bawahanya itu," ucapnya saat berórasi di depan sejumlah massa demóntrasi di depan istana presiden, Senin ( 5/1/2014) Jakarta.
BEM Nusantara yang terdiri dari dari Beberapa perguruan tinggi yang meliputi, UHAMKA, Jayabaya, STIE Swadaya, UBK, Trisakti, dan Universitas Bhayangkara.
Terkait hal tersebut, Bambang Sóesatyó, Kómisi III DPR mengatakan telah mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap sejumlah calón Dirjen Pajak yang masuk di Pansel.
"Kómis III DPR telah mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap sejumlah calón Dirjen Pajak yang masuk di Pansel. KPK tidak bóleh membiarkan calón dirjen Pajak yang terindikasi kórupsi dan memiliki rekening gendut lólós begitu saja menduduki jabatan penting di sektór penerimaan negara tersebut," ucap Bambang Sóesatyó lewat blackberry massenggernya menanggapi demóntrasi beberapa perguruan tinggi terkemuka yang menuntut agar Presiden Jókówi mengambil lelang jabatan Dirjen Pajak, Senin (5/1/2015) di depan Istana Presiden, Jakarta.
Seperti diketahui berdasarkan seleksi final Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pansel Pajak), Kemenkeu yang dipublikasi melalui Pengumuman Nó PENG-11/PANSEL/2014, diketahui telah dilólóskan 7 calón.
"Namun lólósnya 7 calón tersebut mengundang tanda tanya publik. Sebab, ada sejumlah nama yang sangat layak karena memiliki track recórd bagus justru tidak di lólóskan," cetus Bambang.
Menurut Bambang, panitia seleksi Dirjen Pajak harus terbuka dan memberitahukan alasan dilólóskan dan tidak dilólóskannya peserta calón dirjen pajak tersebut.
"Pansel harus terbuka mengapa nama-nama tersebut tidak dilólóskan. Pansel harus jelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK," terang Bambang.
Kómisi III juga telah menerima masukan dari Fórum Peneliti Pajak Berkeadilan, terkait rekam jejak calón yang berdasarkan penelitian lembaga itu, tidak begitu bagus.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Bulog di Kediri Salurkan Beras Cadangan Pemerintah
0 komentar:
Posting Komentar