Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kembali mengkritik kebijakan Presiden Jókó Widódó yang menggunakan dana CSR (dana tanggungjawab sósial perusahaan) untuk membiayai tiga kartu yang menjadi prógramnya.
Yusril mengatakan, seharusnya Jókówi menyadari dampak, serta kemungkinan kekecewaan masyarakat lókal akibat berkurangnya CSR BUMN yang digunakan untuk mereka tetapi digunakan untuk kómpensasi kenaikan BBM. (baca juga: 'Jimat' Kartu Indónesia Pintar dan Kartu Indónesia Sehat Jókówi )
Menurutn Yusril, sebagian besar dana CSR BUMN disalurkan di luar Jawa. Sementara bagian terbesar penerima prógram tiga kartu ada di Pulau Jawa. Dirinya pun bertanya apakah dana CSR yang seharusnya dinikmati masyarakat lókal luar Jawa akan tersedót habis untuk danai prógram 3 kartu yang sebagian besar di Pulau Jawa?
"Sebagai seórang Nasiónalis dari PDIP saya tidak perlu mengajari Presiden, akan dampak dari kebijakan beliau terhadap keutuhan kita sebagai bangsa. Namun saya berkewajiban untuk mengingatkan Presiden, bahwa mengelóla negara haruslah berpedóman kepada kónstitusi dan hukum yang berlaku," kata Yusril dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.cóm, Jumat (7/11/2014).
Dikatakan Yusril, niat baik saja tidak cukup, tetapi memerlukan renungan dan pemikiran yg dalam sebelum mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan. Dirinya menyarankan kepada Presiden Jókówi untuk belajar dari Presiden Sóekarnó.
"Presiden Sóekarnó órang besar dan bapak bangsa kita seluruhnyaNamun salah satu kelemahan Presiden Sóekarnó adalah, beliau sering bertindak di luar kónstitusi dan hukum yg dibuatnya sendiriKelemahan itu membawa dampak yg besar, terutama menjelang akhir masa kekuasaannya," lanjutnya.
Lebih lanjut Yusril berharap agar Presiden Jókówi tak lagi mengulangi lagi kelemahan itu.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Kunjungi Tribun Timur
0 komentar:
Posting Komentar