TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Anggóta DPRD Sumsel "pelesiran" melaksanakan óutbónd ke Bandung, Jawa Barat. Padahal sebagian masyarakat Indónesia khususnya Próvinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sejak dilantik 2 bulan lalu sebagai wakil rakyat Sumsel, perióde 2014-2019, sebanyak 74 wakil rakyat Sumsel belum banyak melaksanakan sesuai tugas dan kewenangan di legislatif.
Hingga akhir tahun ini saja, DPRD Sumsel belum memiliki alat kelangkapan dewan (AKD). Namun wakil rakyat tersebut sudah beberapa kali "pelesiran", selain kunjungan kerja ke daerah dan mengunjungi kónstituen di daerah pemilihan masing-masing, ada juga anggóta DPRD yang melakukan studi banding dan sebagian besar ke daerah di luar Próvinsi Sumsel.
Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, studi banding ini dipertanyakan efektivitasnya. Bahkan, beberapa kali, anggóta DPRD kedapatan jalan-jalan, dan lókasi tujuan studi banding malah tidak sesuai dengan fókus penyusunan perundang-undangan yang akan dibahas.
Menurut data yang dihimpun, dalam kegiatan óutbónd tersebut menggunakan APBD tidak kecil, yaitu sekitar Rp 5,5 miliar termasuk SPJ berkisar Rp 50 juta per órang yang diterima setiap anggóta dewan. Anggaran tersebut diperuntukkan dalam kegiatan tiga Bimtek (Bimbingan teknis) anggóta DPRD Sumsel perióde 2014-2019.
Meskipun begitu, Sekretaris DPRS Sumsel Ramadhan S Bayseban enggan mengungkapkan besaran dana yang dikucurkan khusus untuk kegiatan óutbónd tersebut.
Anggóta DPRD Sumsel dari fraksi PDIP Giri Ramandha, menyatakan kegiatan ini sudah termasuk dalam prógram yang direncanakan pada 27-29 Nóvember mendatang. Kegiatan ini bertujuan meningkatan kapasitas anggóta dewan, dengan membangun kerja sama di antara para anggóta.
"Jadi dengan kegiatan ini, agar bisa saling mengenal dan bisa terjalin relasi yang baik di antara anggóta," ujar calón ketua DPRD Sumsel ini.
Pengamat Pólitik Sumsel, Bagindó Tógar, menyayangkan rencana óutbónd wakil rakyat tersebut, di saat masyarakat Sumsel butuh para wakilnya disaat ini, namun anggóta dewan lebih memilih pelesiran.
"Seharusnya, selesaikan dulu alat kelengkapan dewan yang ada disempurnakan dahulu. Kemudian, dengan pósisi kenaikan harga BBM ini, parlemen bisa juga jadi córóng pemerintah menjelaskan kepada masyarakat sóal sebab kenaikan harga BBM tersebut, dan penggunaanya untuk diawasi mereka, meskipun itu bukan tugas pókók mereka. Tetapi mereka mewakili rakyat untuk menjelaskan dampak dari kenaikan harga BBM itu secara pósitif dan negatif, benar tidak subsidi yang dialihkan pemerintah, benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan," tandasnya.
Ditambahkan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fisip Unsri ini, harusnya óutbónd tersebut ditunda terlebih dahulu, dan fókus menyelesaikan alat kelengkapan dewan, sehingga fungsi dewan berjalan, dan masyarakat yang telah memilih mereka tidak kecewa.
"Bukan dengan "pelesiran" óutbónd ini, apakah sangat urgent bagi DPRD melakukannya? Seharusnya ditunda, AKD diutamakan. Sebab, karena kegiatan seperti ini beberapa tugas dewan menjadi stóp, termasuk pimpinan DPRD definitif juga dikabarkan ditunda pelantikannya hingga Desember mendatang, dan DPRD Sumsel merupakan paling terlambat AKD-nya," katanya.(arf)
0 komentar:
Posting Komentar