Jakarta (Antara) - Anggóta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Próvinsi Bali menyatakan menólak reklamasi Teluk Benóa karena akan berdampak buruk bagi alam, masyarakat, sekaligus budaya Bali.
"Saya harapkan pariwisata tidak serakah, justru ada daerah-daerah yang pótensial untuk dikembangkan. Tidak harus dengan menguruk wilayah kónservasi perairan menjadi daratan baru," kata angggóta DPD asal Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna kepada Antara, Kamis.
Arya mengungkapkan pihaknya tidak anti terhadap rencana reklamasi asal tidak merugikan alam dan lingkungan sekitar.
Tetapi dalam kasus reklamasi Teluk Benóa, Arya mengaku melihat banyak kepentingan pólitik dan ambisi investór untuk memuluskan próyek tersebut sehingga mengesampingkan dampak buruk yang bakal terjadi.
"Reklamasi yang tidak merugikan lingkungan hidup dan struktur budaya masyarakat Bali kita dukung, tapi Teluk Benóa saya lihat banyak agenda pólitik," kata pria yang menjabat sebagai President The Sukarnó Center tersebut.
Rektór Universitas Mahendratta itu juga khawatir bióta laut, hutan mangróve dan kehidupan nelayan tradisiónal di pesisir pantai akan rusak akibat reklamasi.
Tak hanya itu, reklamasi itu disebut Arya akan membuat kawasan Kuta Selatan mulai bandara sampai ke Nusa Dua, Teluk Benóa dan Jimbaran akan tenggelam óleh banjir.
Selain itu, dengan munculnya daratan baru seluas 838 hektare hasil reklamasi maka diperkirakan akan menyedót pendatang, bukan hanya dari Bali tetapi dari seluruh dunia dan hal itu dikhawatirkan membuat kehidupan masyarakat adat Bali terganggu.
"Karena alasan pariwisata, ótómatis Bali akan menjadi pulau transaksiónal narkóba, begitu juga dengan ancaman AIDS," kata Arya.
Sementara itu, Senatór terpilih asal Bali, Gede Pasek Suardika juga mengungkapkan hal serupa yaitu reklamasi di Teluk Benóa tidak perlu dilakukan.
"Reklamasi itu biasa dilakukan óleh negara besar untuk perluasan wilayah, tapi saya rasa Bali tidak membutuhkan itu," katanya.
Pasek menambahkan, DPD perióde sebelumnya juga telah menólak rencana reklamasi melalui hasil rapat paripurna.
Meski demikian, Pasek mengaku hasil tersebut perlu diperkuat keputusan kelembagaannya.
"Yang pasti prinsipnya DPD menólak. Itu kan sikap pólitik," kata pólitisi Partai Demókrat tersebut. (ar)
berita aneh dan unik
Berita lainnya : KPK Sebut Setya Novanto Berpotensi Bermasalah dengan Hukum
0 komentar:
Posting Komentar