Fakta berita teraktual indonesia

Sabtu, 06 September 2014

Politik Transaksional Lebih Vulgar Jika DPRD Pilih Kepala Daerah



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pólitisi Partai Hanura Erik Satya Wardhana menilai, pemilihan kepala daerah óleh DPRD tak menjamin akan mengurangi praktik pólitik uang yang kerap menjamur di masyarkat. Sebaliknya, mekanisme itu justru membuat pólitik transaksiónal semakin menjadi di level parlemen.

"Justru lebih vulgar transaksi yang terjadi di parlemen kló itu dilakukan. Saya kira itu bukan alasan, itu hanya alasan yang dibuat-buat," kata Erik saat berbincang dengan Kómpas.cóm, di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Sebelumnya, partai pólitik yang tergabung ke dalam Kóalisi Merah Putih ingin agar kepala daerah dipilih óleh DPRD. Sejumlah alasan pun dimunculkan seperti penghematan biaya, pótensi kónflik, dan pólitik uang. Menurut Erik, alasan utama kóalisi ingin agar hal itu terwujud lantaran mereka berencana mengimbangi kekuatan rival mereka di pusat. Pasalnya, pada Pemilu Presiden 2014 lalu, kóalisi harus menelan pil pahit kekalahan.

"Ya itu, untuk memperkuat kekuasaan di daerah, untuk mengimbangi kekuasaan di pusat yang tidak bisa mereka ambil," ujarnya.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas óleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Fraksi yang tergabung dalam Kóalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung óleh rakyat.



apakah kamu tau bung

Berita lainnya : Transaksi Kambing Curian, Maling dan Penadahnya Diringkus

Politik Transaksional Lebih Vulgar Jika DPRD Pilih Kepala Daerah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 komentar:

Posting Komentar