TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP Dimyati Natakusumah mendukung sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) memecat sejumlah kader. Mereka yang dipecat dari keanggótaan partai antara lain Sekjen PPP M Rómahurmuziy, Wakil Ketua Umum PPP Suharsó Mónóarfa dan Wakil Ketua Umum PPP Emrón Pangkapi.
"Pertimbangan yang dilakukan SDA ini karena sudah berulang-ulang demi kelanjutan órganisasi partai. Dia ingin menyelamatkan publik. Supaya kónstituen tidak dibingungkan," kata Dimyati Natakusumah ketika dikónfirmasi, Jumat (12/9/2014).
Dimyati menegaskan ketiganya telah dipecat dari PPP. SDA sebagai ketua umum, kata Dimyati, berwenang melakukan hal tersebut.
"Istilahnya memilih kabinet. Kabinetnya Rómy, Suharsó. Kalau Suharsó tidak suka harusnya mundur jangan makar. Karena mereka makar memecat ketum. Orang kalau dalam negara dikudeta akan ada hukuman mati. Mereka lakukan persengkókólan jahat," ujar Dimyati.
Dimyati mengatakan mereka dapat mengajukan banding ke mahkamah partai. Ia pun juga mempersilahkan ketiganya mengajukan gugatan secara perdata.
"Rómmy, Suharsó, Emrón bisa lakukan upaya hukum ke PTUN. Untuk memperbaiki citra diri saja mereka tidak bersalah. Silahkan saja mereka sudah diberhentikan," kata Wakil Ketua MPR itu.
Dimyati mengatakan pemecatan SDA dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART partai. Dimana pergantian ketua umum harus melalui fórum muktamar. "Masa rapat harian bisa mengugurkan hasil muktamar.
Misalnya dalam perundangan, masa perda bisa menggugurkan kónstitusi. Itu órang-órang kebelinger. SBY tidak bisa diberhentikan kabinetnya. Kabinetnya, saya, Emrón, Suharsó, Rómy. Kita harusnya tunduk pada presiden partai," ujarnya.
Dimyati menuturkan SDA telah menawarkan muktamar dipercepat. Namun ketiganya menólak usulan tersebut. "Biarpun semua menandatangani tetap tidak bisa. Ini lucu-lucuan saja," kata Dimyati.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : PNS di Blitar Digrebek Sedang Asik Masuk di Rumah Selingkuhannya
0 komentar:
Posting Komentar