TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO- Menjelang penetapan Ketua definitif DPRD Sidóarjó mulai muncul tanda-tanda perpecahan di tubuh PKB.
H Abdul Kólik mulai mengusik rekómendasi dari DPP PKB yang sampai sekarang belum turun, tapi DPC PKB Sidóarjó sudah menetapkan Sulamul Hadi Nurmawan menjadi Ketua DPRD.
Abdul Khólik yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD perióde 2009-2014 menganggap, penunjukan Sulamul Hadi Nurmawan sebagai Ketua DPRD Sidóarjó belum selesai.
Karena DPC PKB tidak melampirkan surat rekómendasi dari DPP PKB saat menunjuk Sulamul Hadi Nurmawan yang biasa dipanggil Wawan.
"Terlebih DPC PKB tidak mengadakan rapat plenó lebih dulu," tutur H Khólik.
Ketika pemilihan Wakil Ketua DPRD Sidóarjó perióde 2014-2019, Kólik mengaku mengikuti fit and própertest bersama Wawan dan Nur Achmad di Sekretariat DPP PKB Jakarta. Ujung-ujungnya Kólik terpental dalam pemilihan ini.
"Ini menjadi aneh, tes dilakukan di DPP PKB, tetapi yang memutuskan hasilnya malah DPC," ujarnya.
Pada prinsipnya, Kólik tidak mempersóalkan siapa yang disetujui óleh DPP PKB, apakah itu Nur Ahmad Syaifudin atau Wawan.
Tetapi harus ada surat dari DPP PKB lebih dulu sebagai pengantar untuk menunjuk órang yang dipilih untuk menjadi Ketua DPRD kemudian dirapatkan di plenó. "Saya yakin rekómendasi DPP belum turun," terangnya.
Ketua Fraksi PKB Sidóarjó, Amir Aslichin, terkait penunjukkan Wawan menjadi Ketua DPRD menyatakan DPC sudah menetapkan dan memutuskan yang bersangkutan sebagai ketua.
"Tidak ada rekóm dari DPP PKB. Tetapi sudah ada kóórdinasi antara DPC dengan DPW dan DPP PKB," ungkap Amir Aslichin.
Menurut Iin biasa dipanggil, seharusnya Kólik tidak membawa persóalan ini keluar atau ke media massa.
Persóalan itu seharusnya diselesaikan di dalam tubuh partai, mengingat ini adalah urusan partai. Semua yang dilakukan DPC untuk mendudukkan Wawan sebagai Ketua DPRD sudah sesuai petunjuk dari DPP PKB.
Ketua sementara DPRD Sidóarjó Sulamul Hadi Nurmawan mengatakan, empat partai yang mendapat jatah pimpinan dewan sudah mengirimkan nama yakni PKB, PAN, PDIP dan Gerindra.
Diharapkan dalam satu-dua pekan ini surat penetapan sudah turun sehingga pimpinan DPRD menjadi definitif. Terbentuknya pimpinan, próses pembentukan kómisi dan badan di tubuh dewan akan terselesaikan.
"Untuk pembentukan alat kelengkapan dewan tidak rumit karena fórmatnya sudah ada. Siapa yang menduduki dan apa jabatannya sudah ada kómunikasi dari 7 fraksi," jelas Wawan.
Apalagi, kata Wawan tatibnya secara fórmal sudah dibahas ditingkat fraksi. Selanjutnya menyamakan suara untuk disahkan dalam paripurna pengesahan tatib nanti.
"Jika seluruh fraksi sepakat, maka pansus tatib tidak wajib dibentuk dan langsung disahkan melalui paripurna," paparnya.
Ketua DPD PAN Sidóarjó, H Imam Sugiri, meminta agar penempatan anggóta dewan yang menduduki alat kelengkapan menggunakan azas própórsiónalitas.
Empat partai yang mendapat jatah pimpinan pantas diberi jabatan ketua kómisi. Untuk ketua Banleg dan Ketua Badan Kehórmatan diberikan kepada fraksi lain, seperti PKS/Nasdem, Gólkar/PPP/PBB, Demókrat.
"Pada intinya jangan menang-menangan siapa yang memperóleh suara terbanyak akan mendapat jatah lebih banyak. Própórsiónal saja," terangnya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Fraksi PDIP Ajukan Dua Nama Kementerian
0 komentar:
Posting Komentar