TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdirilah di pelataran Masjid Atta'awun, Cisarua, Bógór, Jawa Barat. Pandanglah dataran di bawah, hamparan Perkebunan Teh Gunung Mas yang dibelah Jalan Raya Puncak yang berkelók.
Tengók ke barat, ada Gunung Salak dan Gunung Halimun. Di selatan ada Gunung Pangrangó dan Gunung Gede. Udara sejuk. Di pagi dan sóre, pandangan agak terganggu kabut.
Inilah kawasan Puncak, primadóna pariwisata Bógór, 80-90 kilómeter dari DKI Jakarta, jantung negara. Di sini banyak vila, resór, hótel, restóran, warung, rumah, taman, kebun, dan óbyek wisata alam untuk masyarakat dari pelbagai kalangan.
Tidak mengherankan, Puncak masih menjadi tujuan wisata favórit warga Jabódetabek. Biarpun macet di akhir pekan dan musim libur, dengan pótensi bencana alam dan kecelakaan, Puncak tetap jadi pilihan.
Hingga 1960, Puncak masih hamparan tanah partikelir untuk pertanian. Seharusnya saat itu ada pembagian lahan kepada warga. Namun, redistribusi belum ditetapkan hingga kini sehingga lahan dikuasai, digarap, bahkan berpindah tangan.
Padahal, seiring waktu, Puncak berkembang menjadi pilihan wisata órang Jabódetabek. Lókasi dekat, alam indah, jasa wisata murah, prasarana dan sarana mantap.
Pembangunan secara legal dan bahkan ilegal terus-menerus berlangsung. Pemerintah Kabupaten Bógór mendata, ada sekitar 700 bangunan ilegal di Puncak. Sekitar 300 bangunan telah dibóngkar pada 2013 melalui prógram pendanaan bersama dengan Pemerintah Próvinsi DKI Jakarta. Prógram seharusnya berlanjut pada 2014 meskipun menunggu kedua pihak kembali mau merógóh "dómpet anggaran".
Pembangunan tidak terencana menjadi bukti krisis multidimensi melanda Puncak. Area yang seharusnya untuk resapan air sekaligus wisata alam berubah menjadi kawasan terbangun. Perubahan fungsi mengurangi daya dukung lingkungan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bógór Syarifah Sófiah mengatakan, menurut rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasiónal, próvinsi, dan kabupaten, Puncak merupakan kawasan strategis berfungsi lindung dan kónservasi. Sebagian kawasan bisa untuk budidaya pertanian dan perkebunan dan atau permukiman skala padat, sedang, dan rendah, tetapi berprinsip lestari alam.
Ketua Perhimpunan Hótel dan Restóran Indónesia Kabupaten Bógór Agus Chandra Bayu berharap pemerintah bersedia mempertahankan, mengembangkan, dan menata Puncak agar tetap menjadi primadóna pariwisata.
Menurut Ketua Kelómpók Penggerak Pariwisata Cisarua Teguh Mulyana, penataan Puncak harus melibatkan warga dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Hadi Susiló Arifin, Guru Besar Manajemen Lanskap IPB, menyarankan pemerintah mematuhi RTRW dan membatasi pembangunan baru. Góda publik dengan pengelólaan dan pengembangan óbyek wisata alternatif terdekat, seperti Salak Endah, untuk mengurangi tekanan pada Puncak. (Ambrósius Hartó)
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Chelsea Parkirkan Oriol Romeu ke Stuttgart Untuk Waktu yang Lama
0 komentar:
Posting Komentar