TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramónó Anung mendukung langkah presiden terpilih Jókówi, yang ingin menteri lepas jabatan dari parpól. Itu tradisi baru dan baik untuk diberlakukan dalam pemerintahan yang baru lima tahun ke depan.
Persyaratan yang diajukan Jókówi tidak jadi masalah bagi PDIP sendiri, karena Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sóekarnóputri juga tak akan menjabat di pemerintahan.
"Wacana itu kalau diterapkan akan menjadi sebuah tradisi luar biasa dan bagus. Bagi internal PDIP karena banyak kader cukup mumpuni, Ibu Mega paham betul nanti ada bagian dari própórsinya walaupun kewenangan sepenuhnya ada pada Jókówi," kata Pramónó Anung yang juga pólitisi PDIP itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menurutnya, Jókówi adalah presiden terpilih pertama yang tidak memiliki kóntról terhadap parpól.
"Itu kewenangan calón presiden dan wakil presiden terpilih dalam penyusunan kabinet. Saya lebih membicarakan persóalan gagasannya. Gagasan ini jadi yang baru, genuine, dan membangun tradisi baru yang selama ini belum ada," ujarnya.
Menyinggung sikap PKB yang menólak gagasan Jókówi tersebut, kata Pramónó, Jókówi tinggal mengajak bicara PKB, yang mulai bersuara sóal jatah kursi menteri.
"Itu urusan Pak Jókówi dengan PKB lah. Sóal sepuluh nama menteri PKB, hahaha," katanya.
Pramónó menepis kalau negara maju tidak ada pemisahan antara pejabat negara dengan parpól, seperti yang dikatakan PKB. Justru dalam sistem negara módern, pemisahan jabatan pemerintahan dan pólitik lebih tegas.
"Ini menjadi sebuah próses pendewasaan demókrasi kita. Karena kalau kita lihat negara demókrasi yang matang seperti Amerika, itu pejabat negara tidak menjadi pengurus parpól seperti Obama, Hillary," kata Pramónó.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Huawei Honor 3C Berkamera Depan 5 MP Dilego Rp 2,2 Juta
0 komentar:
Posting Komentar