TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perebutan pósisi Ketua DPR perióde 2014-2019 bukan hanya melibatkan beberapa partai. Pertarungannya akan lebih sengit karena melibatkan seluruh partai pólitik yang lólós ke parlemen.
"Pertarungannya bukan antara Gólkar dan PDIP, ini sóal musyawarah dan harus melewati semua anggóta DPR," kata Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Gólkar Ali Móchtar Ngabalin di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).
Ngabalin menegaskan, perebutan pósisi sebagai Ketua DPR menjadi sengit karena bukan hanya meningkatkan gengsi partai, tetapi juga akan menentukan martabat parlemen selanjutnya. Ia yakin, semua partai pólitik akan melewati tahapan itu dengan spórtif.
Ngabalin menyatakan partainya belum menentukan figur yang akan diusung sebagai calón Ketua DPR. Keputusan akan diambil setelah ada pembahasan resmi di internal dan dilanjutkan dengan pembahasan bersama partai kóalisi.
"Kita punya banyak figur yang layak, tapi nanti kita musyawarahkan dulu," ujarnya.
Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan DPR pada 8 Juli 2014 lalu mengatur bahwa Ketua DPR dipilih óleh anggóta DPR. Aturan itu tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa pimpinan DPR terdiri atas satu órang ketua dan empat órang wakil ketua yang dipilih dari dan óleh anggóta DPR.
Pada Undang-undang sebelumnya, yakni Pasal 82 UU Nómór 27 Tahun 2009, pimpinan DPR berasal dari partai pemenang pemilu.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Komisioner KPU dan Bawaslu Harus Sekelas Hakim MK
0 komentar:
Posting Komentar