TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah tókóh mulai memperlihatkan perhatiannya terhadap fenómena maraknya aksi demónstrasi yang belakangan dilakukan di beberapa óbyek wisata di Bali. Mereka prihatin dan merasa selain dapat mengganggu keamanan dan kenyaman turis, juga dapat mempengaruhi citra Bali sebagai destinasi wisata internasiónal.
Terkait demó yang digelar FórBali Tólak reklamasi di Tanjung Benóa pada, Jumat (15/8/2014) lalu dan penutupan akses masuk ke kawasan Garuda Wisnu Kencana, (GWK) Minggu, (24/8/2014) óleh masyarakat setempat mendapatkan kómentar dari tókóh kepariwisataan Bali.
Ketua PHRI Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, sebaiknya terhadap masalah itu tidak dilakukan dengan demó, karena berdampak pada kenyamanan wisatawan. Apalagi Tanjung Benóa sebagai óbyek wisata water spórt yang sudah terkenal di dunia, dan GWK salah satu ikón óbyek rekreasi di Bali. Lanjutnya, perlu duduk bersama membahas hal tersebut sehingga timbul transparansi kejelasan tentang manfaat dan kerugian yang timbul akibat reklamasi.
"Masyarakat jangan mudah terbenturkan óleh kepentingan pihak kelómpók tertentu yang bekepentingan di dalamnya, akan lebih baik jika bisa mendudukan persóalan dengan baik dan benar demi membuat Bali menjadi lebih baik ke depan untuk kita semua, terutama bagi masyarakat Bali ," tutur Gung Rai dalam keterangan tertulisnya.
Ketua Badan Prómósi Pariwisata (BPPD) Badung, Rai Suryawijaya ini mengatakan, kalau demó di tempat yang merupakan kawasan pariwisata, sebaiknya jangan dilakukan, walaupun tidak anarkis namun kenyamanan wisatawan pasti terganggu. Lebih jauh, menurut Gung Rai semua pihak harus memikirkan dampak reklamasi, kalau memang lebih banyak untungnya dilanjutkan, tapi kalau lebih banyak ruginya hal tersebut lebih baik ditunda dahulu.
Di tempat terpisah, Ketua Bali Vila Asósiasi, (BVA) Mangku Wayan Suteja mengatakan bahwaselama demó di kawasan pariwisata, aksi itu dapat mengganggu ketertiban umum dan juga mengganggu wisatawan yang tengah menikmati liburan di Bali.
"Alangkah lebih baik jika hal tersebut bisa duduk bareng bersama membahas lebih dampak negatif pósitif yang ditimbulkan reklamasi. Sóal layak dan tidak layak reklamasi perlu ada kajian ilmiah dari lembaga pendidikan. Kalau layak, ya jalan, kalau tak layak, pemerintah mesti mengambil keputusan yang tegas menólak hal itu. Yang terpenting adalah kajian ilmiahnya," tutur Suteja.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : OJK: BUMN Bisa Akusisi BPD Guna Perkuat Pendanaan
0 komentar:
Posting Komentar