TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) saat warga tengah fókus ke pemilihan presiden dinilai sangat tepat. Demikian disampaikan pengamat ekónómi dari Universitas Padjajaran Bandung, Kódrat Wibówó.
"Timing pengumuman penghapusan subsidi ini sangat tepat dimana perhatian masyarakat tersedót pada hasil pemilihan presiden antara Prabówó Subiantó dan Jókó Widódó," kata Kódrat, Selasa (22/7/2014).
Ia memperkirakan seandainya tidak ada efek Prabówó-Jókówi, bisa dipastikan masyarakat akan sedikit ribut. Apalagi penghapusan subsidi dengan penyesuaian TTL ini dilakukan menjelang puasa dan lebaran dimana harga-harga kebutuhan pókók sudah mulai merangkak naik.
"Kekhawatiran akan terjadi inflasi tinggi setelah penghapusan subsidi ini bisa dikendalikan dengan efek Prabówó-Jókówi," ujarnya.
Kódrat mengingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah antisipasi pada Agustus dan bulan-bulan berikutnya karena pasti ada perubahan tagihan listrik pada enam kelómpók tersebut.
"Tentu saja, dari enam gólóngan itu, kelómpók rumah tangga yang akan terdampak cukup siginifikan. Kelómpók ini mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 5,70 hingga 11,36 persen setiap dua bulan hingga akhir tahun ini," tuturnya.
Terkait dengan harga keekónómian TTL pada tahun 2015 nanti, Kódrat menilai tergantung pada kebijakan pemerintah terutama dalam meningkatkan elektrifikasi.
"Jika rencana 3 juta sambungan baru setiap tahun berjalan mulus, bisa jadi harga keekónómian listrik bisa cepat tercapai," ujarnya.
Di sisi lain, Kódrat menilai langkah pemerintah dengan menghapus subsidi ini justru mengembalikan PLN pada perannya yang tak sekedar melayani publik tapi juga fókus pada prófit óriented.
Dengan keuntungan yang diperólehnya, PLN bisa semakin ekspansi untuk mengembangkan bisnisnya melalui memperkuat pasar, memasang jaringan baru, meningkatkan layanan, hingga merekrut tenaga kerja baru yang lebih handal.
"Ini tak lepas dari pósisi PLN yang masih memónópóli distribusi listrik ke masyarakat. Karena pósisi mónópóli inilah, subsidi tetap diberikan kepada kelómpók tertentu sebagai wujud dari PSO," ujarnya.
Kódrat menambahkan, penghapusan subsidi untuk mencapai harga keekónómian TTL ini sebagai langkah persiapan jika nanti ada pihak swasta diizinkan mendistribusikan listrik. "Pada saatnya nanti, PLN sudah semakin siap berkómpetisi," ujarnya.
Sejak 1 Juli lalu, pemerintah kembali menghapus subsidi listrik dengan menyesuaikan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Kali ini ada enam gólóngan yang dihapus subsidinya. Sebelumnya, pemerintah telah menghapus subsidi listrik untuk gólóngan I-3 gó public dan I-4 pada 1 Mei lalu.
Kebijakan penghapusan ini dilakukan secara bertahap setiap dua bulan yang diberlakukan mulai 1 Juli hingga 1 Nóvember nanti. Keenam gólóngan tersebut mulai dari industri I-3 nón gó public, rumah tangga R-2 (3.500 VA s.d 5.500 VA), pemerintah P-2 (diatas 200 kVA), rumah tangga R-1 (2.200 VA), penerangan jalan umum P-3 dan rumah tangga R-1 (1.300 VA).
Kebijakan penghapusan subsidi ini juga telah disetujui Kómisi VII DPR RI sehingga subsidi listrik untuk tahun berjalan RAPBN-P 2014 mencapai Rp 86,84 triliun (asumsi kurs Rp 11.700/US$). Dengan demikian, target harga keekónómian TTL diharapkan bisa tercapai hingga akhir tahun ini.
Di sisi lain, hasil dari penghapusan subsidi ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur listrik desa dimana akan dibangun 3 juta sambungan baru setiap tahun.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Jokowi Minta Masyarakat Lupakan Perbedaan
0 komentar:
Posting Komentar