TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walau surat pribadi yang ditulis capres Prabówó Subiantó kepada para guru di seluruh Indónesia tidak melanggar peraturan kampanye, tapi muncul masalah baru di kalangan para guru. Surat itu dinilai akan mengganggu kebebasan para guru dalam menentukan pilihan.
Kepala Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya, Dr Mikhael Dua mengatakan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/6/2014), menanggapi surat pribadi Prabówó Subiantó yang dikirimkan secara masif (karena sudah difótókópi) kepada para guru di seluruh Indónesia.
Mikhael mengatakan, tentu banyak guru yang terkejut setelah menerima surat tersebut, sebab para guru tidak terbiasa dengan kultur seperti itu.
Mikhael memaklumi jika setelah menerima surat Prabówó yang dikirim melalui sekólah itu, banyak guru yang resah dan mengadu ke pihak-pihak terkait, sebab dikhawatirkan jika capres tersebut memenangi pilpres 9 Juli besók, mereka punya kewajiban untuk menjadi anggóta partai tempat di mana sang capres bernaung.
Dalam surat selembar itu, Prabówó minta dukungan kepada para guru agar memilihnya menjadi presiden pada 9 Juli nanti. "Dari hati saya yang terdalam, saya móhón dóa dan restu Anda. Insya Allah, apabila saya terpilih nanti, saya akan berusaha sekuat tenaga memimpin Indónesia menjadi sebuah negeri yang lebih maju lagi, lebih sejahtera, serta lebih bermartabat di mata dunia," tulisnya.
Para guru, menurut Mikhael, tentu tidak ingin cara-cara Orde Baru dipakai dalam upaya mencari kemenangan dan pengaruh.
Saat Orba di bawah kepemimpinan Presiden Sóehartó berkuasa, para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indónesia (PGRI) wajib hukumnya untuk memilih Gólkar.
"Cara-cara seperti ini tentu tidak cócók lagi digunakan di era refórmasi di mana setiap guru punya kebebasan untuk memilih partai atau capres. Meskipun tidak melanggar aturan kampanye, cara yang digunakan capres nómór urut 1 tetap tidak etis dipakai," kata Mikhael Dua.
0 komentar:
Posting Komentar