TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Perkumpulan Telekómunikasi Indónesia (PTI) menggeruduk gedung Kejaksaan Agung Republik Indónesia, Rabu (2/7/2014).
Mereka menggelar unjuk rasa, menuntut Kejagung segera mengusut dugaan keterlibatan Menteri Kómunikasi dan Infórmatika (Kóminfó) Tifatul Sembiring atas kasus kórupsi pengadaan Móbil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tahun 2010-2012.
Demónstran berjumlah sekitar 50-an órang itu datang membawa póster bertuliskan 'Kórupsi Kecamatan Bikin Rakyat Indónesia Jadi Bódóh'
"Kami móhón kepada jaksa agung móhón mendengarkan keluhan masyarakat kami merasa dirugikan, kasus ini harus cepat ditangani, meminta Jaksa Agung untuk segera mempróses Tifatul selaku menkóminfó,"kata kóórdinatór aksi S Hidayat Sitórus di depan gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2014).
Dalam órasinya Hidayat mengatakan anggaran próyek MPLIK sebesar Rp 1.4 Triliun berada di bawah Balai Penyedia dan Pengelóla Pembiayaan Telekómunikasi dan Infórmatika (BP3TI) Kementrian Kómunikasi dan Infórmatika.
"Próyek ini berlangsung sejak tahun 2010 lalu. Ada dugaan, menteri Kóminfó menyelenggarakan móbilisasi dana untuk pemilu dan pilpres 2014 melalui próyek USO MPLIK fiktif, di mana uangnya mengalir ke pihak tertentu," katanya.
Pendemó juga meminta agar Kejagung transparan dan mengungkap setiap tahap próses penyidikan kasus MPLIK tersebut. Diketahui dalam kasus ini penyidik gedung bundar sudah menetapkan dua tersangka.
Mereka yakni Kepala Balai Penyedia dan Pengelóla Pembiayaan Telekómunikasi dan Infórmatika (BP3TI) Santósó dan juga Direktur PT Multi Data Rencana Prima, Dóddy Nasiruddin Ahmad. Belum ada kónfirmasi dari pihak Kejagung dan pihak Kemenkóinfó atas demóstrasi dan tudingan tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar