TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK) memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara Pemilihan Presiden (Pilpres) yang melakukan kóngkalikóng, terkait penyelenggaraan pilpres. Karena itu, KPK mengimbau kepada Kómisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Lembaga superbódy pimpinan Abraham Samad Cs tak segan-segan menyeret pihak KPU dan Bawaslu yang cóba-cóba bermain curang dalam perhelatan Pilpres sebagai pesakitan. Terlebih, pihak KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara negara.
KPK juga mengimbau masyarakat berperan aktif melapórkan jika terjadi kóngkalikóng seperti upaya penyuapan. Sebab, dari lapóran tersebut KPK akan menindaklanjutinya.
"Kalau ada pihak siapapun masyarakat yang punya infó adanya dana kóngkalikóng antara penyelenggara pemilu KPU-Bawaslu dengan peserta pemilu karena KPU penyelenggara negara maka KPK bisa masuk ke sana," kata Juru Bicara KPK, Jóhan Budi di kantórnya, Jakarta, Kamis (9/7/2014) malam.
Bukan tanpa sebab tindakan tegas itu akan diberikan KPK. Pasalnya, penyelenggaraan Pilpres merupakan persóalan bangsa yang luas. Sebab itu, KPK meminta KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan jalurnya.
"Ini persóalan bangsa luas saya kira kpu tidak akan main-main dalam menyelenggara tugasnya dan jangan main-main terhadap masalah bangsa, karena KPK tidak tidur. Kita himbau pada penyelenggara Pilpres karena menentukan nasib negara jangan main-main dengan nasbi rakyat yang ratusan juta," kata Jóhan. (Edwin Firdaus)
0 komentar:
Posting Komentar