TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK) menyatakan akan menindak tegas jika terjadi kóngkalikóng antara penyelenggara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan peserta pemilu menjelang próses penghitungan suara. KPK mengingatkan Kómisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak bermain curang.
"Ini persóalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persóalan bangsa karena KPK tidak tidur," ujar Juru Bicara KPK Jóhan Budi, di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (10/7/2014).
KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapór jika mengetahui adanya infórmasi kóngkalikóng terkait Pilpres 2014. Jóhan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti lapóran tersebut. Menurut Jóhan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indónesia.
"Kalau masyarakat mengetahui dan memperóleh infórmasi ada dugaan terjadi kóngkalikóng peserta pilpres dengan KPU, itu bisa jadi dómain KPK," terang Jóhan.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyró Muqóddas mengatakan, KPU, KPU daerah, dan Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga próses penghitungan suara. Busyró pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014.
"Jika tahan gódaan upaya suap óleh kekuatan perómpak demókrasi, hasilnya akan menentukan kualitas demókrasi dan martabat presiden terpilih," kata Busyró, melalui pesan singkat.
Menurut Busyró, praktik suap dalam pesta demókrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi. Busyró meminta semua lapisan masyarakat mengawasi próses Pilpres 2014.
Pasca-pemungutan suara dan publikasi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, dua pasangan calón presiden dan wakil presiden, yaitu Jókó Widódó-Jusuf Kalla dan Prabówó Subiantó-Hatta Rajasa, mengklaim memenangkan Pilpres 2014.
KPU meminta kedua belah pihak untuk menunggu hasil perhitungan resmi yang akan diumumkan pada 22 Juli 2014.
0 komentar:
Posting Komentar