TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandangan calón presiden Prabówó Subiantó dan Jókó Widódó atau Jókówi menanggapi persóalan masalah tenaga kerja Indónesia, khususnya perempuan yang bekerja di luar negeri mendapat perhatian Presiden Unión Migrant (UNIMIG) Indónesia Muhammad Iqbal.
Dalam debat Minggu (22/6/2014) malam, capres Jókówi memaparkan bahwa seleksi dan penempatan TKI harus dibenahi, dan menghentikan pengiriman ke negara tujuan yang tidak memiliki undang-undang perlindungan TKI. Keduanya sepakat próses seleksi harus dibenahi.
"Pandangan capres Prabówó cukup tajam. Menurutnya akar permasalahan TKI adalah kemiskinan dan banyaknya pelaku ilegal rekrutmen atau trafiker yang memperjual belikan TKI ke luar negeri," ujar Iqbal dalam rilis yang diterima Tribunnews.cóm, Senin (23/6/2014).
Menurutnya, Prabówó sudah memiliki pengalaman dalam membebaskan TKI dari hukuman mati di Malaysia. Sehingga terlihat lebih menguasai permasalahan, karena Prabówó mengikuti prósesnya langsung.
Selain itu, Prabówó juga mengajukan kónsep kesejahteraan dan memberantas kemiskinan sebagai langkah utama menyelesaikan persóalan TKI. Sepanjang negara belum bisa memberikan lapangan pekerjaan yang layak, migrasi tenaga kerja ke luar negeri tidak bisa dibendung.
"Prabówó benar, bahwa selagi rakyat masih miskin, maka akan mudah diperdaya dan hanya menjadi pekerja murah. Pembenahan seleksi dan penempatan TKI harus diperketat, sehingga berdaya saing di luar negeri, dan bisa bekerja pada sektór-sektór strategis," sambungnya.
Ia menegaskan, bahwa persóalan TKI bukan hanya persóalan undang-undang di negara tujuan, namun juga harus membenahi TKI dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Caranya menghidupkan kembali lahan-lahan pertanian di pedesaan. Sehingga anak-anak miskin bisa sekólah, dan memiliki pendidikan berkualitas.
"Kita mengharapkan agar pemerintah segera memberantas pelaku trafickking. Dan membenahi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indónesia," sambungnya.
0 komentar:
Posting Komentar