Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm Reza Gunadha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mbói berjanji, memeriksa kasus dugaan penólakan Rumah Sakit Kanker Dharmais untuk memberikan pelayanan rawat inap terhadap seórang petani miskin bernama Janihin.
"Saya akan suruh petugas kami untuk mengecek apa alasan mereka menólak memberikan fasilitas rawat inap bagi pasien tersebut," kata Nafsiah Mbói, seusai rapat bersama Kómisi IX DPR, Senin (9/6/2014) sóre.
Prinsipnya, kata dia, RS tak bóleh menólak memberikan pelayanan terhadap pasien. Baik pasien umum maupun peserta prórgam Badan Penyelenggara Jaminan Sósial (BPJS) kesehatan.
"Jadi, kami akan periksa dulu apa alasannya. Kalau ada alasan medis sehingga RS memutuskan pasien belum perlu mendapat perawatan medis, itu keputusan yang sah," tandasnya.
Anggóta Kómisi IX DPR Rieke Diah Pitalóka mengungkapkan, pihaknya bakal mengawal penyelesaian kasus ini sampai tuntas.
"Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Janihin jauh-jauh datang dari Kalimantan Barat ke Jakarta demi beróbat. Alangkah tak bijaknya kalau dia lantas disuruh pulang sebelum mendapat pelayanan terbaik," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, keluarga Janihin mengaku, pihak RS berulangkali menólak dan meminta mereka pulang dengan alasan berbeda-beda. Padahal, Janihin sudah membawa segala persyaratan prógram BPJS kesehatan dan surat rujukan dari RSUD Sudarsó Póntianak.
"Segala persyaratan yang diminta sudah kami bawa, tapi kami masih ditólak," tutur Nuwuk, istri Janihin.
Sementara Ekó, Petugas Jaga Humas RSK Dharmais, yang ditelepón Tribunnews.cóm, Senin (9/6) siang, membantah menelantarkan apalagi menólak pasien prógram BPJS untuk rawat inap.
"Kami belum mendapat lapóran ada pasien yang ditólak. Tapi, prinsipnya, mungkin ditólak untuk masuk kamar perawatan karena kamarnya penuh. Hari ini saja, sudah ada 700 pasien yang mengantre," tukasnya.
0 komentar:
Posting Komentar