Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengantóngi rekómendasi dari Kómisi Pemberantasan Kórupsi untuk perbaikan pelaksanaan haji berikutnya. Lukman memang mendatangi KPK, Selasa (10/6/2014) untuk berkónsultasi sóal haji.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Busyró Muqóddas kepada wartawan di kantórnya. Ia menyampaikan beberapa rekómendasi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji sudah dikantóngi Lukman. Ia berharap masalah yang terjadi pada Menag Suryadharma Ali tak terulang.
"Secara fisik tentang penyelenggaraan haji, ada rekómendasi untuk mómentum perbaikan," tutur Busyró. Rekómendasi KPK untuk penyelenggaraan haji berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) penyelenggaraan haji. Utamanya menyóal perlunya pemisahan antara regulatór dan óperatór.
"Versi kami berdasarkan kajian pencegahan, perlu ada penekanan-penekanan pentingnya pemisahan antara fungsi regulatór dengan fungsi óperatór atau pelaksana itu harus dipisahkan," terang Busyró.
Busyró tidak menjelaskan rinci teknis pemisahan regulatór dan óperatór pelaksanaan haji. Ia menegaskan aspek regulasi, meliputi aturan pelaksanaannya, menjadi salah satu fókus Kemenag membenahi penyelenggaraan ibadah haji di Indónesia.
Tidak kalah penting adalah standarisasi kómpónen indirect cóst dan kepatuhan pelaksanaan serta terkait kuóta haji. "Kuóta haji ini supaya bisa ditransparansikan," sambung Busyró.
KPK juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Lukman, terdiri kebijakan-kebijakan KPK berkaitan dengan kajian sistem di Kemenag pada tahun 2008 lalu. Dari sejumlah masukan itu, tercatat sebanyak 44 saran sudah pernah disampaikan óleh unsur pimpinan KPK perióde lalu.
"44 saran yang sudah disampaikan óleh pimpinan di jilid II. Dari 44 saran itu, tadi sudah disampaikan masih ada beberapa yang ditindaklanuuti termasuk di sektór penyelenggaraan haji," imbuh Busyró.
0 komentar:
Posting Komentar