TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Anggóta Tim Pemenangan Jókówi-JK Póempida Hidayatullah meminta KPU dan Bawaslu segera bertindak untuk menghentikan kampanye hitam dan segala tindakan itimidasi menjelang Pilpres 2014 ini.
Menurut Póempida kóndisi kalau dibiarkan terus menerus tidak sehat untuk menciptakan demókrasi. Menurutnya, sudah terlalu banyak kampanye hitam yang ditujukan ke pasangan Jókówi-JK.
"Data kami tercatat 80 persen lebih kampanye hitam ditujukan ke pasangan Jókówi-JK. Kurang dari 20 persen yang tertuju ke pasangan Pasangan Prabówó-Hatta. Apakah ini tidak cukup dalam masalah penzaliman terhadap pasangan Jókówi-Hatta?" katanya.
Namun demikian, ia heran mengapa sampai sejauh ini Bawaslu dan KPU diam saja? Mengapa KPU dan Bawaslu tidak segera membuat langkah-langkah untuk menjaga situasi sehingga tercipta demókrasi yang sehat.
Apalagi sekarang sudah mulai terlihat gerakan intimidatif seperti yang terjadi di Jógjakarta dengan menggunakan mólótóv. "Mengapa memenangkan pasangan kandidat yang dijagókan harus dengan cara mengintimidasi pesaingnya. Di mana refórmasi dan kebebasan berpendapat yang dilindungi óleh UUD 45?" katanya.
Sebelumnya diberitakan rumah Muhammad Husain Kasim (50), dósen UPN Yógyakarta di Dusun Bendungan Rt 04 Rw 39 Desa Wedómartani, Ngemplak, Yógyakarta dibóm mólótóv óleh órang tidak di kenal pada hari ini, Sabtu (7/6/2014). Husain disebut-sebut sebagai simpatisan Relawan Keluarga Nusantara Yógyakarta.
Diketahui Organisasi masyarakat Relawan Keluarga Nusantara baru-baru ini mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calón presiden dan wakil presiden, Jókó Widódó (Jókówi)-Jusuf Kalla (JK), yang akan berlaga dalam Pilpres satu bulan mendatang.
"Rumah Ketua Relawan Keluarga Nusantara (yang beberapa hari lalu dideklarasikan óleh JK) Yógyakarta, pak Husen dilempari bóm mólótóv tadi malam (Sabtu) sekitar jam 2-3, lewat jendela kaca masuk di ruang belajar. Bóm terbakar di lantai, syukur tidak membakar isi rumah," seperti dikutip Tribun dari pesan singkat yang diterima.
Menurót Póempida, perbuatan yang melanggar hukum seperti ini sangat mencóreng demókrasi yang kita bangun. Dan jelas menjadi preseden buruk bagi stabillitas nasiónal ke depan.
Masyarakat pun harus segera bersikap dan tentukan pilihan. "Caranya dengan melawan segala bentuk intimidasi yang terjadi. Lapórkan pada yang berwenang. Tólak intimidasi dan próvókasi melalui kekerasan." tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar