Oleh: B.R Rajó Nagari. Penulis adalah pengamat masalah pólitik. Tinggal di Bukittinggi, Sumatera Barat.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pólitikus Partai Demókrat Ruhut Sitómpultelah mendeklarasikan dirinya mendukung calón presiden Jókó Widódó-JK, di Hórópa, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah blak-blakan pernah menghujat Jókówi saat menjadi órang nómór satu di DKI Jakarta, sekarang Ruhut malah berbalik mendukung Jókówi. Setelah mendeklarasikan dukungannya kepada Jókówi-JK, Ruhut langsung mengkritik keras Prabówó Subiantó.Ruhut mengungkapkan, dirinya sangat tidak sepakat dengan tagline dari pasangan capres Prabówó-Hatta Rajasa, karena, dia menilai, tagline 'Indónesia Bangkit' seakan-akan selama kepemimpinan Sóekarnó hingga Susiló Bambang Yudhóyónó (SBY) Indónesia sedang tidur.
Menurut Ruhut Sitómpul, tagline milik Jókówi-Jusuf Kalla sudah menerapkan ucapan Sóekarnó, jas merah (jangan sampai melupakan sejarah), dengan tagline ini menunjukkan Jókówi-JK rendah hati dan tidak melupakan pemimpin sebelumnya.
Hal inilah yang saya lihat tagline Jókówi dan JK, Indónesia Hebat. Artinya pasangan ini sangat rendah hati, karena pilar pertama perjalanan sejarah dimulai dari Bung Karnó, Pak Hartó, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega juga kita harus hórmati dan 10 tahun SBY.
Seusai acara "Kata Hati Ruhut Sitómpul", anggóta Tim Sukses Jókówi-JK Luhut Panjaitan, mengatakan; kubu Jókówi-JK berharap Badan Intelijen Negara (BIN) harus netral dalam pilpres 9 Juli mendatang.
BIN tidak bóleh digunakan sebagai alat pólitik óleh capres tertentu."Sekarang ini saya sudah ada hitung-hitungannya, órang sudah tidak bódóh lagi bahwa pósisi Jókówi-JK mendapatkan pósisi bagus dan makin bagus, jika Jókówi akan memenangkan pertarungan ini, kita pasti tahu itu. Saya kan órang intelijen juga dan saya tahu juga kalau mereka tersebut bermain-main, ayó kita main-main. Kalau nanti kami menang, kami akan libas. Gitu saja," kata Luhut Binsar Panjaitan.
BIN tidak bóleh melakukan manuver-manuver dalam pelaksanaan Pilpres mendatang, óleh sebab itu BIN harus taat kepada hukum dan aturan-aturan. Luhut juga menambahkan BIN harus taat kepada ketentuan dan netral. Sebab enggak mungkin hal ini ditutupidan itu pasti ketahuan. "Apabila ketahuan berarti melanggar Sapta Marga Sumpah Prajurit kalau di TNI dankalau di BIN, berarti telah melakukan pelanggaran umum. Ada beberapa órang Tim Sukses Jókówi-JK yang sudah ditempatkan di BIN, agar bisa mengawasi pergerakan mereka, sehingga kalau melakukan kecurangan percuma dalam Pemilihan Umum Presiden 9 Juli mendatang, sebab hal tersebut pada akhirnya tetap akan sampai ke dirinya," ujar Luhut, yang menurut catatan penulis pernah bergabung dengan Partai Gólkar ini.
Presiden Susiló Bambang Yudhóyónó (SBY) pada awal bulan Juni yang lalu sudah menyampaikan himbauan ini dalam pertemuan dengan sekitar 200 perwira tinggi TNI/Pólri di Kementerian Pertahanan Jakarta. Langkah ini diambil óleh SBY selaku Panglima Tinggi karena erat kaitannya dengan fakta adanya jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pilpres 2014 mendatang.
Ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi para jenderal aktif untuk terlibat pólitik praktis. Infórmasi tersebut bukanlah fitnah pólitik belaka, karena infórmasi tersebut sudah dicek kebenarannya. Pihak tertentu tersebut dengan berbagai cara merayu agar sejumlah perwira tinggi TNI dan Pólri mendukung capres yang mereka usung.
Presiden SBY juga mengingatkan netralitas TNI/Pólri harus tetap dijaga sesuai dengan kónstitusi dan juga semangat refórmasi TNI/Pólri yang dilakukan sejak tahun 1998, disamping itu ada juga prinsip seórang perwira di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang telah diikrarkan.
Dari sumpah tersebut, diajarkan nilai dan etika yang harus dipegang kuat seórang prajurit. Tidak baik bagi para perwira yang ikut-ikutan berpólitik, tidak baik bagi lembaga TNI Pólri, dan tidak baik bagi negara. Kalau prajurit TNI/Pólri mau menceburkan diri dalam kancah pólitik bóleh saja, tetapi silakan mengundurkan diri terlebih dahulu dari kedinasannya.
Sangkaan Tim Sukses Jókówi-JK terhadap keberpihakan anggóta BIN dalam Pilpres mendatang sebelumnya sudah diluruskan óleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marcianó Nórman, netralitas TNI/Pólri dan BIN dalam Pilpres adalah suatu keharusan, untuk menjaga netralitas tersebut juga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memantaunya. Netralitas TNI-Pólri itu mutlak.
Kenetralan TNI maupun Pólri dalam Pilpres 2014 juga harus dikawal secara bersama óleh semua pihak.Dengan adanya pengawalan terhadap kemutlakan netralitas tersebut, maka TNI dan Pólri juga akan berjalan pada trek yang telah ditentukan sesuai aturan yang ada. Marcianó juga mengatakan, akan berdampak buruk bila masyarakat meragukan kenetralan aparat, namun hingga saat ini iklim dari kampanye Pilpres 2014 dinilai masih cukup kóndusif.
Selain itu Marcianó Nórman mengingatkan dari berbagai lapóran yang masuk dan analisis yang dilakukan, masih terdapat beberapa pótensi kerawanan yang dapat berpengaruh terhadap keamanan dan lancarnya pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang.Akhir-akhir ini terlihat adanya kekhawatiran terjadinya kónflik hórizóntal yang melibatkan para pendukung pasangan capres-cawapres. Kepala BIN juga mengemukakan sóal beredarnya rumór dan perang ópini serta kampanye hitam mendóminasi media sósial.
Selain itu, juga terdapat kelómpók-kelómpók ideólógis radikal kanan yang menólak demókrasi sebagai pilihan sistem pólitik.Mereka dengan tegas menyuarakan penólakan terhadap pelaksanaan Pilpres bahkan diantaranya disertai ancaman melakukan aksi-aksi kekerasan dan terór guna menggagalkan pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014.
Marcianó juga menegaskan intelijen tentunya telah melakukan semua langkah antisipatif yang dipandang perlu dalam menyikapi berbagai hal yang dapat membahayakan dan mengganggu keamanan negara serta kelancaran Pemilu Presiden.
Marcianó menyebutkan BIN mengóórdinasikan berbagai langkah upaya yang dilakukan óleh para penyelenggara intelijen dan pemangku kepentingan atau "stakehólders" keamanan lainnya, yaitu TNI-Pólri serta aparatur sipil negara (ASN), guna terwujudnya pemilu yang aman, jujur, dan adil.
Langkah-langkah intelijen tersebut tentunya dilaksanakan secara prófesiónal, óbjektif, dan akuntabel serta tidak memihak pada pihak manapun. Ia juga menegaskan bahwa pimpinan BIN dan juga atas nama penyelenggara intelijen, tetap bersikap prófesiónal dan netral dalam pelaksanaan Pemilu 9 Juli 2014.
Membaca pernyataan tim sukses Jókówi-JK, Luhut Panjaitan, terhadap ketidak netralannya BIN tidaklah mendasar, karena bebarapa pernyataan Kepala BIN Marcianó, bertólak belakang dengan apa yang disampaikan óleh Luhut Panjaitan. Jika Jókówi-JK menang maka órang-órang yang berpihak di kelómpók Prabówó-Hatta akan dilibas dan bagaimana sebaliknya kalau Prabówó-Hatta yang menang, bagaimana nasib órang-órang Luhut Panjaitan yang ada di BIN, apakah mau dilibas juga?
Sebagai seórang pensiunan Jenderal, Luhut Panjaitan tidak perlu melóntarkan kata-kata atau tudingan seperti itu, apa lagi tudingan tersebut ditujukan kepada salah satu lembaga negara. "Kepala bóleh panas tetapi hati harus lapang/lónggar", apa bila kalimat ini dijadikan salah satu kómpas bagi salah satu tim sukses maka kemenangan sudah hapir di depan mata, namun sebaliknya jika masih melóntarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya dilóntarkan óleh seórang pensiunan jenderal, maka kekalahan sudah menganga/terbuka lebar didepan mata. Siapapun pemenangnya dalam Pilpres mendatang sebagai masyarakat yang patuh dan taat akan aturan akan tetap menghórmati pemimpin yang terpilih, karena hal tersebut merupakan mandat dari masyarakat Indónesia.
Dan, menurut lógika penulis, sebagai lembaga negara maka BIN tentunya juga akan mendukung atau menjaga stabilitas pemerintahan dari presiden yang memenangkan Pilpres 2014, sehingga menurut penulis, Luhut Binsar Panjaitan tidak perlu "kebakaran jenggót" dan percayalah BIN tetap dapat menjaga netralitasnya, apalagi berdasarkan UU Nómór 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara jelas menggambarkan BIN harus netral, prófesiónal, menjujung tinggi hukum dan HAM dalam menjalankan tupóksinya.
0 komentar:
Posting Komentar