Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Kómisi IX DPR Nóva Riyanti Yusuf berencana melapórkan Fraksi Demókrat ke Badan Kehórmatan (BK) DPR. Hal itu terkait pemecatan perempuan yang akrab dipanggil Nóriyu itu dari pósisinya sebagai Wakil Ketua Kómisi IX.
Pólitisi Demókrat itu berencana melapórkan hal tersebut pada Selasa pekan depan. "Akan lapóran, tentang perampasan atau apalah. Sebab ini menjadi presden buruk bagi Fraksi Demókrat yang ótóriter atau disebut arógan," kata Nóriyu di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Nóriyu mengaku telah merasakan akan adanya pencópótan sejak pekan lalu. Akhirnya, Nóriyu mendapat kejelasan sóal pencópótan setelah mendapat gambar melalui pesan singkat yang dikirimkan staffnya pada Rabu (18/6/2014). Saat itu, Nóriyu mengaku tidak berada di Jakarta. Ia kaget lalu meminta staffnya untuk mencari tahu pencópótannya.
Nóriyu menceritakan pada Selasa (17/6/2014), sekretariat Fraksi Demókrat mengumpulkan seluruh anggóta Demókrat yang berada di Kómisi IX DPR pada pukul 22.30 WIB.
Kemudian pada Rabu (18/6/2014) Fraksi Demókrat menggelar rapat yang membahas penggantian dirinya. Akhirnya terpilih Dinajani H Mahdi sebagai Wakil Ketua Kómisi IX DPR.
"Yang menarik saya tidak ada disitu, saya patuh terhadap aturan fraksi selama ini. Saya diminta mencegah interpelasi, saya sanggupi, saya diminta fraksi saya jalankan," ungkapnya.
Padahal, kata Nóriyu, ia sedang memperjuangkan RUU Kesehatan Jiwa dan RUU Keperawatan. Tiba-tiba, ia langsung dicópót dari kursi pimpinan Kómisi IX DPR.
"Saat diujung, ini injury time, dua bulan, benar-benar kerja keras menyelesaikan RUU karena Kómisi IX belum menghasilkan UU sama sekali. Setelah pemilu, berapa banyak kónsinyering , tiga hari marathón, saya mimpin berapa puluh jam. RUU Keperawatan saya kerja. Jangan bicara kinerja dan penyegaraan," ungkapnya.
Nóriyu merasa kaget karena pencópótannya tersebut tidak jauh dari pembahasan RUU Kesehatan Jiwa yang sedang dibahas bersama Kementerian Sósial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.
"Pekerjaan hampir selesai tiba-tiba digunting, saya benar-benar marah. Sikap fraksi apa sejalan dengan SBY sebagai presiden dan Ketum Demókrat. Ketika RUU Kesehatan Jiwa SBY intruksi ke empat kementerian. Giliran mau kelar digunting," tuturnya.
0 komentar:
Posting Komentar