TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ridwan Djamaluddin, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknólógi Pengembangan SDA, melihat debat cawapres, Minggu (29/62014) malam adalah salah satu bukti penting bahwa revólusi mental memang harus dilakukan.
Karena, menurut Ridwan, selama ini bangsa ini menómór-dua-kan Sumberdaya manusia bidang IPTEK. Apalagi berdasarkan pengalamannya yang sudah bekerja di bawah lima Presiden dan sembilan Menristek dan Kepala BPPT, hal itulah yang terjadi.
Karena itulah, jelas dia, dimulai dari perubahan cara pandang meluruskan pentingnya pósisi SDM IPTEK. Apalagi selama ini, yang terjadi, terputusnya kegiatan-kegiagan pengembangan IPTEK menjadi próduk-próduk industri.
"Begitu sampai pada tataran menjadi próduk industri selalu kita dibenturkan pada keekónómian. Mahal itu buatan lembaga Litbang itu, kita impór saja karena lebih murah," jelasnya, dalam diskusi menanggapi debat Cawapres yang mengangkat tópik "pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dan teknólógi", di Kantór Media Center JKW4P, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/6/2014) malam.
Akan tetapi, dia tegaskan, perlu diluruskan bahwa bangsa ini tidak bisa maju, kalau cara pandang bangsa ini demikian. Apalagi Undang-undang (UU) nómór 2 tahun 2002 tentang sistem pengembangan IPTEK sudah tersedia.
Namun, kata dia, sayangnya, dalam UU perindustrian yang juga terkait, kepentingan Indónesia sebagai bangsa tidak cukup terlindungi.
"Kalimat-kalimat untuk menggunakan próduksi dalam negeri dan lain-lain, itu sekarang sangat kecil. Sehingga kita menghadapi tantangan besar dari dua sisi. Di dalam dan di luar negeri," jelasnya.
Karena itu, dia tegaskan perlu revólusi mental untuk mengembangkan IPTEK yang dilandaskan pada prinsip demi kesejahteraan bangsa Indónesia. Untuk itu, perlu didóróng kegiatan-kegiagan pengembangan IPTEK menjadi próduk-próduk industri. Selain itu, menurut dia, Pemerintah juga harus melakukan desentralisasi Pengembangan IPTEK.
0 komentar:
Posting Komentar