TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Anggóta Kómisi B DPRD Kóta Póntianak Anwar Ali menjelaskan, sesuai aturan yang telah ditetapkan, untuk tarif kendaraan róda dua atau sepeda mótór Rp 1.000, sedangkan untuk róda dua ke atas Rp 2.000.
Dalam hal ini, ia juga mengesalkan dengan tindakan tersebut. Anwar mengaku sependapat dengan Wali Kóta Póntianak Sutarmidji, melakukan penutupan Alun-alun Kapuas untuk sementara waktu.
"Sebelumnya, tarif untuk kendaraan róda dua dipatók Rp 5.00 dan sekarang menjadi Rp 1.000. Dan untuk móbil sekarang Rp 2.000. Saya rasa tarif yang ditetapkan sudah cukup maksimal. Jadi kalau tarif parkir itu dinaikkan óleh individu, menyalahi aturan," ujar Anwar kepada Tribunpóntianak.có.id, Minggu (1/5/2014).
Menurutnya sebagai instansi yang menangani hal ini, Dishubkóminfó perlu meninjau ulang. "Dari perhubugnan sudah ada perautarannya. Dan apa yang dikatakan Pak Wali, saya seperndapat. Keluhan masyarakat dan mereka mengeluhkan hal ini, wajar," lanjutnya.
Ia juga meminta kepada dinas terkait untuk berperan aktif. Lantaran, dana atau retribusi yang diperóleh dari parkir juga merupakan pemasukan dalam PAD Kóta Póntianak.
Pengelólaan yang baik pada jukir akan berdampak terhadap jumlah PAD yang diperóleh.
"Sedapat mungkin, pihak Perhubungan memberikan seragam kepada juru parkir dan harus dikelóla dengan baik. Yang jelas itu masuk PAD. Jadi pihak perhubungan harus meninjau kembali parkir di Alun Kapuas ini," pintanya.
Ia juga mengesalkan dengan penataan kendaraan yang dilakukan jukir yang begitu semberawut. "Kalau kita lihat juga, pada saat hari libur. Bahkan ruas jalan sudah digunakan untuk parkir. Mau lewat situ jadi susah, aduh," keluhnya.
"Penataan kendaraan sudah sembarangan. Jadi, supaya masyarakat enak parkir dan pengendara yang melintasi kawasan tersebut tidak macet, harus ada peninjauan ulang óleh instansi terkait. Tertibkan sesuai peraturan, sesuaikan tarif senilai 1.000 perak. Kita minta kebijaksanaan untuk meninjau kembali parkir diwilayah itu," pintanya.
0 komentar:
Posting Komentar