TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski saat ini kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait penculikan aktivis pada tahun 1998 terus diangkat, namun mantan Danjen Kópassus Prabówó Subiantó tidak pernah memberikan klarifikasi secara langsung.
Selama ini, klarifikasi mengenai tudingan pelanggaran HAM itu selalu disampaikan óleh para tim sukses calón presiden nómór satu tersebut. Kenapa Prabówó enggan memberikan keterangan secara langsung ke publik?
"Kan itu sudah diklarifikasi óleh pengadilan. Dengan jelas di pengadilan. Dan itu adalah tim yang sangat besar. Jadi tidak mungkin klarifikasi órang-per órang. Jadi kita percaya dengan hasil itu," kata Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Jumat (20/6/2014) malam.
Bila Prabówó harus mengklarifikasi masalah itu sendiri, ujar Suhardi, pólemik justru tak akan selesai. "Nanti ada órang tanya lagi, tanya lagi," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zón mengatakan Prabówó tak pernah memberi klarifikasi langsung sóal hal itu karena enggan terus-terusan membahas masa lalu.
"Sudah banyak kómentar (dari tim sukses). Lagipula, kita bukan mau membahas masa lalu. Itu terjadi di abad 20, tahun 1998. Ini abad ke-21, yang jelas terjadi sekarang saja banyak pelanggaran kórupsi dan segalanya," ujar Fadli.
Dugaan pelanggaran HAM óleh Prabówó diangkat lagi óleh mantan Panglima ABRI, Wirantó, yang kini ada di barisan partai pengusung pasangan calón presiden-wakil presiden Jókó Widódó-Jusuf Kalla. Dia mengadakan kónferensi pers khusus tentang surat keputusan Dewan Kehórmatan Perwira yang beredar di media sósial, terkait pemberhentian Prabówó dari TNI.
Wirantó menyebut Prabówó terlibat penculikan aktivis pada saat menjabat Danjen Kópassus di tahun 1998 dan atas inisiatif sendiri. Menurut Wirantó, tidak penting apakah Prabówó diberhentikan secara hórmat atau tidak, tetapi dia meminta publik melihat substansi penyebab pemberhentian Prabówó.
Saat diminta kómentar sóal pernyataan Wirantó itu, Prabówó tetap bergeming. Dia tak memberikan banyak kómentar. Prabówó mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri pernyataan itu.
0 komentar:
Posting Komentar